JAKARTA -- Ketua DPR RI Setya Novanto bereaksi keras  saat Koran Tempo di bawah PT Tempo Inti Media Tbk. Membuat pemberitaan yang mendeskreditkan dirinya. Pemberitaan itu dilakukan oleh Koran yang berkantor Palmerah, Jakarta Barat pada edisi no. 5585 pada 15-17 Juli 2017.

Ada empat  berita yang diprotes keras oleh Setya Novanto karena isinya tidak benar dan dianggap kriminalisasi serta sangat tendensius. Bahkan Koran Tempo sudah menghakimi dan mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

Berita itu ada pada Halaman 1 dengan Judul “Tersebut dalam Dakwaan”, kemudian pada halaman 1 juga dengan Judul “Aliran Suap E-KTP KE DPR TERLACAK” dan halaman 2 dengan Judul “Sebagian Peran Setya Terungkap”.  Kemudian di halaman 1 pula dengan judul “KPK Kejar Bukti Keterlibatan Setya Novanto Ke Amerika”.

“Saya telah membaca secara seksama tulisan di dalam artikel berjudul “KPK KEJAR BUKTI KETERLIBATAN SETYA NOVANTO KE AMERIKA,” dan judul kecil “Penyidik menemukan aliran dana dari salah satu vendor proyek e-KTP” tersebut dan tidak menemukan satupun kalimat yang menunjukan konfirmasi dari KPK bahwa kepergian mereka ke Amerika Serikat adalah terkait dengan diri saya,” tulis Setya Novanto dalam suratnya.

Selain itu dalam pernyataannya, Setya Novanto juga menyebutkan: “Bila Ketua KPK saja faktanya tidak pernah mengungkap identitas saksi dimaksud, maka apa yang menjadi dasar bagi Redaksi Tempo menggunakan informasi dari sumber anonim yang para pembaca Koran Tempo tidak akan pernah mengetahui kebenaran isi maupun apakah sumber tersebut benar ada untuk membuat judul yang sangat merusak nama baik saya secara pribadi maupun sebagai Ketua DPR-RI dan Ketua Umum Partai Golkar?”

Selanjutnya Setya Novanto juga menyampaikan protes keras atas tuduhan-tuduhan yang menyatakan keterlibatannya yang dalam pemberitaan “Koran Tempo”, khususnya dengan Judul “Tersebut dalam Dakwaan” yang menyatakan: Ketua DPR Setya Novanto: Rp 574.200.000.000, lengkap dengan foto Setya Novanto.  Begitu pula dengan pemberitaan Koran Tempo yang menyatakan “Alokasi Rp. 574,2 miliar atau setara 11 persen tercatat sebagai jatah Andi dan Ketua DPR Setya Novanto”. Hal ini dianggap tidak benar sama sekali.

“Perlu saya tegaskan pula bahwa saya selaku objek pemberitaan, sepanjang terkait dengan nama saya tidak pernah diminta konfirmasi dan atau klarifikasi sebelum “Koran Tempo” memuat dan mendistribusikan berita tersebut, sehingga mengabaikan hak orang lain selaku objek berita,” ungkap Setya Novanto dalam suratnya.

Setya Novanto  juga menilai pemberitaan Koran Tempo itu telah menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini sebagai seorang terpidana dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk itu Setya Novanto meminta Koran Tempo untuk memberikan hak jawab sekaligus koreksi secara proporsional dengan segera sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

BREAKINGNEWS.CO.ID