JAKARTA --Ketua DPR RI Setya Novanto, mengapresiasi sekaligus bangga dengan kinerja Kepolisian RI yang berhasil membongkar kejahatan siber internasional. Polri juga telah mengamankan 149 tersangka yang beroperasi di Jakarta, Surabaya dan Denpasar.

Para tersangka tersebut pada Kamis (4/5/2017) siang sudah dideportasi ke Ghuangzou, Cina, karena semua korban berasal dari negeri Tirai Bambu tersebut. Seperti diberitakan dalam operasinya tersebut, sindikat ini sudah meraup Rp 6 triliun.

 “Kejadian tersebut harus membuat kita semakin waspada. Saya meminta berbagai pihak, khususnya Imigrasi meningkatkan pengawasan di setiap pintu masuk, baik bandara maupun pelabuhan. Mengantisipasi masuknya warga negara asing yang tidak mempunyai kelengkapan berkas maupun dicurigai mempunyai niat yang tidak baik datang ke Indonesia,” ungkap Setya Novanto dalam rilisnya yang diterima breakingnews.co.id.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga meminta agar jangan sampai keramahan penduduk maupun luasnya wilayah Indonesia ini justru dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan tindak kejahatan.

Penjahat siber internasional dari Cina.

Selain itu Setya Novanto juga menilai tingginya pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menggiurkan bagi berbagai pihak melakukan kejahatan Siber. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta.

“Internet Security Threat Report tahun ini mempublikasikan Indonesia menduduki peringkat ke-17 dalam serangan terhadap jaringan internet,” sebut Setya Novanto dalam rilisnya.

Ia juga menegaskan, DPR RI mendukung penuh upaya pemerintahan Jokowi - JK dalam mengamankan kedaulatan Indonesia dari kejahatan Siber. Selain adanya unit khusus di Kepolisian yang menangani masalah kejahatan Siber, dibentuknya Deputi Bidang Intelijen Siber dalam Badan Intelijen Negara merupakan langkah maju dalam dunia spionase.

Menurut Setya Novanto kini, kejahatan Siber Internasional tak hanya menyasar keuntungan ekonomi, melainkan juga keuntungan politik seperti halnya yang banyak terjadi di Timur Tengah.

“Saya juga berharap, Badan Siber dan Sandi Negara yang akan beroperasi pada September 2017, dapat segera tancap gas sesuai tugas dan fungsinya. Kedaulatan Indonesia bukan hanya berada di darat, laut, maupun udara. Kita juga harus berdaulat dalam dunia Siber,” pungkas Setya Novanto.