JAKARTA -- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK diakui dunia sangat tinggi. Hal ini tercermin dalam hasil survey yang dilakukan oleh Gallup World Poll (GWP). Dalam jajak pendapat yang diumumkan 13 Juli 2017 itu, GWP menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakatnya.

Survey tersebut diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) yang menerbitkan laporan survei Government a Glance 2017 mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di negaranya. Hasil survei merangkum berbagai indikator capaian pemerintah dalam berbagai sektor.

Menurut survey tersebut 80 persen masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Peringkat kedua ditempati Swiss  (80 persen), India (73 persen), Luxemburg (68 persen), dan Norwegia (66 persen).

Peringkat Indonesia ini jauh berada diatas negara maju lain yang tergabung dalam OECD seperti Jerman (55 persen), Inggris (31 persen), Amerika Serikat (30 persen), dan Prancis (28 persen).

“Saya mengapresiasi berbagai kinerja pemerintah sehingga telah berhasil memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat,” sebut Setya Novanto, Ketua DPR RI dalam rilisnya yang diterima breakingnews.co.id.

Apalagi Survei yang dikeluarkan Gallup World Poll, menurut Setya Novanto,  bukanlah survei sembarangan. Gallup World Poll dikenal memiliki kredibilitas tinggi sebagai salah satu survei yang paling banyak digunakan untuk mengukur kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya.

“Hasil survei ini sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa politik Indonesia sangat stabil, sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik dan menjanjikan bagi dunia investasi,” ungkap Setya Novanto dalam rilisnya.

Menurut Setya Novanto, selain melaksanakan check and balances, DPR RI tentu akan mendukung berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam memajukan pembangunan negara. “Karena itu, terjaganya stabilitas politik dan sinergi antara pemerintah dan DPR yang sudah berjalan dengan baik, harus tetap dipertahankan,” pungkas Setya Novanto dalam rilisnya.