BREAKINGNEWS.CO.ID – Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga terpidana kasus korupsi proyek E-KTP Setya Novanto mengaku belum bertemu dengan keponakaannya Irvanto Hendra Pembudi Cahyo di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sukamiskin di Bandung, menyusul vonis 10 tahun penjara oleh Hakim Tipikor terkiat kasus yang sama pada dua pekan lalu.

Sebelumnya pada Senin (17/12/2018) kemarin, KPK telah mengeksekusi Irvanto dari Rumah Tahanan (Rutan) milik KPK ke Lapas Sukamiskin Bandung yang diketahui juga merupakaan tempat di mana Setya Novanto menjalani masa hukumannya dalam kasus E-KTP ini. Irvanto sendiri merupakaan keponakaan kandung dari mantan orang nomor satu di DPR RI.

"Wah gak sempet dia (Irvanto) di keong, kalau di keong susah. Ikut aja semuanya, semua dilakukan secara ketat sekarang, tapi kasihan dia ya, berat, karena dia sebagai pengantar saya sangat prihatin sekali apa yang sudah diputuskan tapi kita tetap menghormati apa pun putusannya," ungkap pria yang akrab disapa Setnov di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/12).

Setnov pun yakin bahwa Irvanto hanya diperalat oleh pengusaha lain yang terlibat dalam perkar itu yaitu Andi Narogong. "Dia masih muda, saya tahu betul bagaimana dia digunakan oleh Andi Narogong itu lalu dia dapat hukuman yang lebih berat dari pada Andi Narogong. Tentu kasihan," tambah Setnov.

Andi Narogong sendiri divonis 8 tahun penjara dalam perkara yang sama. "Ya semua kalau di sana kan udah prihatin, tapi sudah masuk sana ya sudah masuk pesantren, sudah belajar doa. Semua doa saya sudah ikuti semua. Belajar berdoa, bangun pagi 02.30 doa ke masjid ya sudah ikuti saja. Namanya pesantren kan, belajar betul-betul, berdoa supaya yang dizalimi dimaafin he he he, yang dizalimi kita maafkan seikhlasnya," jelas Setnov sambil tertawa.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Irvanto dan Made Oka Masagung terbukti memperkaya orang lain, salah satunya Setya Novanto. Menurut hakim, keduanya memperkaya mantan Ketua DPR RI itu sebesar USD 7,3 juta.

Hakim pun menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa e-KTP itu 10 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni vonis 12 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Hakim menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.