JAKARTA – Setelah lukisannya dicopot dari Universitas Oxford, baru-baru ini dewan kota di tenggara Inggris resmi melepaskan gelar kehormatan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pemimpin de facto Myanmar itu terus menerima dampak dikarenakan dianggap tidak berhasil mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya.

Pencopotan gelar menjadi tokoh Freedom of the City of Oxford itu dilakukan sebagai tanggapan Kota Oxford terhadap sikap Suu Kyi yang dianggap tidak berbuat sesuatu yang maksimal dalam menangani krisis kemanusiaan di Rakhine yang mengincar kaum muslim Rohingya.

"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan reputasi kita ternoda dengan menghormati orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami harap langkah ini bisa memperbesar suara kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi kaum Rohingya," kata Mary Clarkson, anggota dewan kota yang mengusulkan mosi tersebut, pada Selasa (28/11/2017).

Dengan suara bulat, Dewan Kota Oxford sepakat menghapus secara permanen gelar kehormatan yang didapatkan pada Suu Kyi pada 1997 itu, serta mengemukakan kalau "warga tidak ingin menyanjung mereka yang menutup mata terhadap kekerasan." Voting terhadap pencopotan gelar ini dilakukan kemarin setelah mendapatkan kesepakatan anggota dewan kota lintas partai sekitar awal Oktober lalu yang setuju menganggap Suu Kyi "sudah tidak pantas" menyandang gelar tersebut.

Pada 1997 , Suu Kyi dianugerahi Gelar kehormatan Freedom of Oxford dikarenakan dianggap menjadi pelopor perubahan yang memperjuangkan nilai demokrasi di negaranya. Kala itu Myanmar masih dikuasai pemerintah junta militer. Gelar itu lantas diberikan pada Suu Kyi kala perempuan 72 tahun itu tengah menjadi tahanan politik di negaranya. Peraih Nobel Perdamaian itu juga pernah menempuh studi sarjananya di Oxford pada 1964-1967 dengan mengambil jurusan ilmu politik, filsafat, serta ekonomi.

Pada 2012, Suu Kyi memperoleh titel doktor kehormatan dari salah satu universitas paling bergengsi dunia itu. Setelah berhasil memenangkan pemilu 2015 bersama partainya, National League for Democracy (NLD), Suu Kyi menjadi harapan warga Myanmar serta dunia internasional untuk dapat mereformasi pemerintahan di negara Aisa Tenggara itu.

Akan tetapi, mulai sejak krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk pada Oktober 2016 dan akhir Agustus 2017 lalu, Myanmar, khususnya Suu Kyi selalu menjadi sorotan internasional. Suu Kyi dianggap tidak vokal membuat perlindungan bagi kaum Rohingya sebagai warga negaranya sendiri yang sudah menjadi incaran dalam krisis kemanusiaan di Rakhine yang kembali memburuk sejak bentrokan antara kelompok bersenjata serta militer Myanmar berlangsung pada 25 Agustus 2017.