BREAKINGNEWS.CO.ID- Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores. 
 
Perpres tersebut menjelaskan, (a). Pembentukan dan kedudukan pelaksana pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores ialah BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Pasal 1 ayat 1). (b). BOP Labuan Bajo Flores berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI (Pasal 1 ayat 2), (c). cakupan kawasan,(d). susunan oganisasi, (e). Ketua/anggota Dewan Pengarah BOP ialah Menko Maritim dan Ketua Pelaksana ialah Menpar (Pasal 5 ayat 1) dan (f). Rencana Induk dan encana Detail Pengembangan dan Pembangunan (Bab IV). 
 
Selain itu, (g) Peruntukan dan Penggunaan Tanah (Bab V), (h). Partisipasi Masyarakat (Bab VI), (i) Perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, (j). Pendanaan (Bab VIII); (k) Pelaporan Pelaksanaan Tugas (Dewan Pengarah Pasal 4) sekali dalam 6 bulan kepada Presiden RI (Bab IX Psl 31), (l) BOP Labuan Bajo melaksanakan tugas selama 25 tahun atau dapat diperpanjang (Pasal 33) dan (m). Perpres RI No. 32/2018 ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo 5 April 2018 di Jakarta.
 
Direktur Risk Consulting Group, Servas Pandur menegaskan, dalam Perpres tersebut tidak ada aturan, ketentuan, kata, atau arahan perihal halal atau haram. Dasar yuridis Perpres RI No. 32/2018 antara lain Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Sedangkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menetapkan : “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.” 
 
Sementara Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan Sumpah atau Janji Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memenuhi kewajiban sebagai Presiden RI memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
 
Selain itu, Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan : “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara.” Menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”
 
Sementara kata Servas, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berisiko memicu lahirnya ‘raja-raja kecil’ di daerah-daerah dan perizinan investasi yang tumpang tindih dan bermasalah. Kini terbuka peluang Perda-Perda yang pro-Rakyat sejak berlaku UU No. 23/2014 dan UU No. 12/2011. 
 
Penyusunan Perda-Perda kata Servas, misalnya harus memiliki kajian akademik (ilmiah) tentang filosofi, yuridis, dan manfaatnya bagi kesehatan dan kecerdasan Rakyat, keuntungan ekonomi, dan manfaatnya perawatan kesehatan lingkungan, sejarah, dan tradisi khusus per daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
 
"Dalam hal ini, bukan kekecualian pelaksanaan Perpres No. 32/2018 di Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT," katanya. 
 
Pada Acara Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin malam (23/10/2017), Presiden RI Joko Widodo merilis data bahwa hingga Oktober tahun 2014, masih ada 42.000 peraturan baik Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Wali Kota yang rentan memiliki makna bertentangan (Humas Setkab RI, 24/10/2017). 
 
Hingga akhir Mei 2016, sesuai Instruksi Presiden, Kementerian Dalam Negeri membatalkan atau memperbaiki sekitar 3.143 Peraturan Daerah bermasalah di seluruh wilayah Negara RI (Setkab RI, 25/5/2016). 
 
Oleh karena itu, Perda Berusaha (investasi )perlu memerhatikan 6 (enam) hal pokok, yakni 
 
1) Perda investasi sinkron dengan peraturan lebih tinggi tentang investasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Negara RI; 
 
2) Perda akui dan lindungi karakter, nilai tradisi, dan sejarah per daerah berdasarkan UUD 1945 (khususnya Psl 28I ayat 3, Pasal 32 UUD 1945); 
 
3) keberlanjutan investasi yang benilai sosial, ekonomi dan lingkungan di Negara RI; 
 
4) kesejahteraan masyarakat daerah dan sehat lestari lingkungannya; 
 
5) insentif dan fasilitas atau kemudahan tanpa mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat daerah; 
 
6) keamanan investasi per daerah;
 
7) kepastian dan perlindungan hukum terhadap investasi.
 
(6) Perda-Perda bermasalah yang berlaku sebelum UU No. 12 Tahun 2011, diuji oleh MA (Mahkamah Agung); 
 
(2) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Psl 19 ayat 5,6 UUD 1945 dan UU Otonomi).
 
"Misalnya pertahanan dan keamanan adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan urusan Daerah; sedangkan urusan izin investasi tidak terpusat pada satu hirarkhi pemerintahan, tetapi ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota," katanya. 
 
Dikatakan Servas, setiap Perda Berusaha (investasi) harus melayani kebutuhan hukum dan melindungi hak-hak dasar Rakyat sesuai kondisi riil sosiologis, riwayat atau tradisi, dan lingkungan per daerah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga penerapan Perda yang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, misalnya harus disesuaikan dengan sejarah, keadaan nyata masyarakat dan lingkungan suatu daerah di NKRI;
 
"Penyusunan Perda Berusaha harus berbasis kajian akademik sesuai Pasal 19 ayat 3 UU No. 12 Tahun 2011," tukasnya.