BREAKINGNEWS.CO.ID - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Pengurus Besar Federasi Karate-Do Indonesia (PB FORKI) diminta untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam sengketa organisasi yang membelit PB Lemkari (Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia). Karena secara hukum dan organisasi kedua kubu yang tengah berselisih masih memiliki kedudukan yang sama. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan final (inkrah) dari lembaga peradilan yang menangani dualisme Lemkari yang menyatakan salah satu pihak sebagai pemegang mandat yang sah.

Dualismeyang terhadi di kepengurusan PB Lemkari bermula dari Kongres Lemkari di Ancol Jakarta pada 20 Februari 2016 lalu. Kongres yang memilih Ketua Umum PB Lemkari, Yuddy Chrisnandi tersebut dinilai tidak sah karena selain tidak kuorum juga sarat dengan ketidaksepakatan. Persoalan semakin meruncing karena dalam perjalanannya Yuddy bersama kepengurusannya secara sepihak merubah AD/ART tanpa sepengetahuan pendiri Lemkari berdasarkan akta notaris yang dibuat pada 1970 yaitu Anton Lesiangi. Yuddy juga melakukan pelanggaran lain yaitu memutihkan sabuk hitam yang pernah dipecat oleh Anton Lesiangi dan mendirikan Perkumpulan Karate-Do Indonesia dengan tetap menggunakan akronim Lemkari. Singkat cerita berdasarkan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam akta pendirian Anton Lesiangi kemudian memutuskan membekukan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi dan membentuk Care Taker hingga diadakan Munaslub Lemkari di Sidoarjo, Jawa Timur pada 6 Agustus 2017 lalu. Pada Munaslub tersebut terpilih secara aklamasi Ketua Umum PB Lemkari, Jeannie Z Monoarfa. Meski telah diturunkan dari jabatan Ketua Umum Lemkari, akan tetapi Yuddy Chrisnandi masih tetap mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Bahkan Yuddy melayangkan gugatan secara organisatoris ke Pengadilan Negeri dan secara hukum ke Kemenkumham untuk mencabut SK pendiri Lemkari atas nama Anton Lesiangi. Perkembangan terbaru kedua kubu sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"PB FORKI yang merupakan induk dari perguruan-perguruan yang menjadi anggotanya seharusnya bijak dan adil dalam menyikapi persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari. Jangan diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak. Karena kalau berpihak berarti PB FORKI sudah melanggar AD/ART nya sendiri," cetus Jeannie Z Monoarfa yang tak lain adalah istri dari pendiri Lemkari, Anton Lesiangi ketika dihubungi wartawan, Kamis (12/9/2019).

"Sebagai induk PB FORKI jangan diam saja. Harus berupaya membantu penyelesaian persoalan. Selama ini kami selalu mematuhi legal formal organisasi sesuai aturan PB PFORKI. Kami melaporkan dan memberitahukan pembekuan kepengurusan Ketua Umum Yuddy Chrisnandi. Kami juga melaporkan pelaksanaan Munaslub di Sidoarjo. Terkait persoalan organisasi yang terjadi di Lemkari saat ini pada 16 Juni 2019 kami sudah mengirimkan surat ke PB FORKI yang isinya meminta audiensi guna mencari solusi. Tetapi sampai hari ini tidak ada respon dan jawaban sama sekali ," tambahnya.

Diskriminasi

Jeannie menyatakan dugaannya bahwa PB FORKI terkesan memihak kepada kubu Yuddy Chrisnandi bukan tanpa dasar. Fakta terbaru, para atlet binaannya ditolak saat hendak mendaftar sebagai peserta kejuaraan karate tingkat nasional Panglima Cup 2019.

"Sekarang atlet-atlet kita yang mau ikut Panglima Cup ditolak. Yang diterima atlet-atlet dari pihak Yuddy. Kita belum tahu alasan resminya. Kasihan atlet. Mereka datang dari jauh loh, ada yang dari Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Mendatangkan mereka kan perlu biaya. Belum lagi betapa kecewanya mereka karena tidak bisa bertanding," tutur Jeannie.

"Mereka dipastikan tidak bisa ikut Panglima Cup karena pendaftaran sudah ditutup Rabu (11/9), kemarin," tambahnya. Jeannie menyesalkan sikap Panitia Penyelenggara yang telah berlaku diskriminatif kepada atlet.  "Yang bersengketa kan elit pengurus. Jangan mengorbankan atlet. Tujuan kita kan membina atlet," tandasnya.

Meski mengaku sangat kecewa, namun Jeannie berharap PB FORKI dapat bersikap bijak dan tegas dalam menyikapi persoalan organisasi yang membelit Lemkari.

"Sebagai payung dari perguruan karate PB FORKI harus bijak. Kalau mau dibanned, banned dua-duanya. Kalau mau diterima, terima dua-duanya," tegasnya.

"Kami juga menyayangkan Menpora Imam Nahrawi yang mendukung dan mensuport Kejurnas Lemkari yang baru-baru ini diselenggarakan di GOR POPKI Cibubur, padahal sudah diterangkan secara gamblang dan jelas oleh Sekum kami Dr.Rosi Nurasjati kepada Menpora pada saat diterima di rumah kediamannya beberapa waktu lalu. Bahkan menurut Sekum kami, Pak Menpora sangat memahami bahwa organisasi sedang dalam kasus hukum, tapi kok aneh malah melanggar ucapannya sendiri. Ada apa dengan Menpora?Setahu saya dalam aturan di Kemenpora sendiri ada kok bahwa organisasi olahraga yang sedang bersengketa tidak boleh diberikan dukungan apapun.Malah yang lebih lucu lagi Asdep Industri Olahraga memberikan Surat Rekomendasi atas Penyelenggaraan Kejurnas Karate Piala Menpora. Apa ini sudah sesuai dengan tupoksi Asdep yang bersangkutan? Memberikan rekomendasi kepada Perguruan Karate bukan Kewenangan Menpora, tetapi organisasi diatas yaitu PB.Forki, sekali lagi apakah pejabat selevel Kementerian tidak tahu Hirarki Organisasi Olahraga?Lebih dari itu saya hanya tertawa saja membaca dari media cetak bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenpora membiarkan pembohongan publik atas sebuah berita terkait Kejurnas tersebut, dengan mengakui bahwa jumlah peserta Kejurnasnya 1500-2000 orang, di lain pihak salah satu Asdepnya yang turut mendampingi Menpora saat Pembukaan, menshare di sosmed bahwa jumlah peserta hanya 300 orang.

Saya dan kami kecewa sekali Selevel Kemenpora tidak faham tentang Organisasi Olahraga. Pemerintah tidak boleh menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi olahraga yang sedang bertikai," pungkasnya.