BREAKINGNEWS.CO.ID - DPRD Manggarai Barat (Mabar) menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE), Wiratno bersama tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, di Aula Utama Gedung DPRD Mabar, pada Senin (20/8/2018).

Agenda rapat tersebut membahas terkait pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo. Seluruh Fraksi DPRD Mabar sepakat menolak pembangunan sarana wisata alam di dalam Kawasan TNK. Ketujuh Fraksi yang menolak pembangunan tersebut yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gabungan Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Fraksi Gerindra.

Di hadapan Dirjen KSDAE, Waratno anggota Fraksi PDIP, Blasius Pandur menegaskan menolak pembangunan di dalam kawasan TNK. "Saya minta Dirjen untuk mencabut ijin pembangunan di TNK, dan segera membongkar semua bangunan yang merusak habitat Komodo," kata Pandur.

Penegasan yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun. Menurutnya, perusahaan tersebut telah kedaluwarsa dan perusahaan tersebut harus diproses hukum selain segera mencabut ijinnya. "Sejak 2 Desember 2017 ijin Perusahaan tersebut telah kedaluwarsa untuk itu perlu diproses hukum," ujar Marsel.

Pernyataan serupa juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar. Ia menegaskan menolak dengan tegas pembangunan di Kawasan TNK. "Yang menolak itu semua masyarakat Mabar. Untuk itu kami tegaskan menolak pembangunan tersebut," ucap Yos.