BREAKINGNEWS.CO.ID – Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) perihal ojek online yang dijanjikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terbit pada Maret 2019 akan ikut mengatur ojek konvensional atau ojek pangkalan. Kementerian Perhubungan berencana untuk mengatur ojek pangkalan prihal aspek keselamatan pengemudi dan penumpang.

"Kemarin memang muncul diskusi. Harapan muncul juga soal aturan ojek yang tidak berbasis aplikasi," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi di Jakarta pada Kamis (10/1/2019).

Menurut Budi Setiyadi, aturan tentang ojek pangkalan tidak meliputi tarif sebab dikatakan tarif itu berdasarkan kesepakatan. Keberadaan ojek pangkalan yang menjadi cikal bakal ojek online dirasa jumlahnya telah berkurang, meski begitu disebut tetap dibutuhkan masyarakat hingga butuh pembenahan juga.

"Kalau untuk mengatur tarif tidak, karena spesifikasi mereka tarif itu berdasarkan kesepakatan. Mungkin aturan ke keselamatan. Kami harap regulasi ini juga menyinggung atau mengakomodir ojek pangkalan," sambung Budi Setiyadi.

"Awal ojek online adalah pangkalan dan mereka masih ada sampai sekarang. Mereka itu masih punya pasarnya ya, seperti misalnya ibu-ibu tidak punya Android dan yang hanya ingin melalui jarak dekat," tegasnya.

Peraturan Menteri Perhubungan terkait hal tersebut sudah dirancang dengan judul "Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi". Dan hingga saat ini formulai terbaik pun tengah dicari, Kemenhub pun telah meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk penyedia aplikasi (Gojek dan Grab), serta pengemudi ojek online.

Disamping itu, Kemenhub juga mengaku bila saat ini masih merancang pola khusus agar motor diakui hukum sebagai angkutan umum. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan jika motor tidak termasuk angkutan umum.

Kemenhub memilih menggunakan diskresi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pada Bab VI pasal 22 ayat 1 pada aturan itu menerangkan disreksi bisa dilakukan pejabat pemerintahan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan hukum.