BREAKINGNEWS.CO.ID - Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan menjadi andalan Pemerintah dalam pembangunan Ibkota baru di Kalimantan. Namun selain skema tersebut, pemerintah masih tetap menganggarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun dalam SKPBU nanti, maka sektor swasta akan menjadi yang utama. Model seperti ini akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Pasalnya selama ini saat memindahkan ibukota negara semua negara mengandalkan APBN-nya. Malaysia juga menjadi negara yang melakukan hal itu namun tidak sepenuhnya.

"Kalau enggak salah Malaysia, tapi mungkin kalau dikatakan pertama bisa lah, toh namanya PPP juga relatif baru," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Selama ini ada beberapa negara yang dianggap sukses dalam memindahkan ibu kota negaranya. Misalnya Brasil, Malaysia, Pakistan dan Maynmar. Namun pemindahan tersebut sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu.

Pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Brasil telah berlangsung lama. Sekitar 60 tahun lalu Brasil memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Janeiro ke Brasilia. "Pasti mereka belum ada skema KPBU, di dunia pun masih jarang," ucapnya.

Menurut Bambang lewat penggunaan skema KPBU, diharapkan pemindahan ibu kota bisa berlangsung cepat. Selain itu, dengan skema ini juga diharapkan pembangunan infrastruktur dasar tidak lagi bergantung pada APBN.

Pemerintah sendiri memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Kebutuhan tersebut menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan.

Dana Rp446 triliun dialokasikan untuk empat hal. Pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan

"Jadi artinya kita jangan sampai kemudian terpaku seolah-olah hanya budget (AOBN) yang bisa membangun negara ini kita harus mencari cara-cara alternatif yang kretif untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang lain, itu intinya," jelasnya.