BREAKINGNEWS.CO.ID- Dugaan politik uang (money politics) yang dilakukan Dr. Somvir, calon legislatif (caleg) untuk DPRD Provinsi Bali dapil Buleleng dari partai NasDem, masih terus berlanjut. Somvir pun kini terancam "tersingkir" untuk terus melangkah ke gedung parlemen daerah itu. Pasalnya, dugaan money politics dilakukan Somvir terus mencuat dan muncul laporan baru. 
 
Sebelumnya laporan dari masyarakat Kelurahan Kaliuntu dan Kampung Anyar kandas. Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganggap laporan tersebut telah kadaluwarsa. Namun warga Desa Pedawa juga melaporkan Somvir atas dugaan yang sama. Mengacu pada Undang-Undang (UU), laporan warga tersebut belum melewati masa waktu 7 hari. Artinya kasus tersebut belum kadaluwarsa.
 
Warga Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng, yang berinisial Nyoman R (53) ditemani beberapa rekannya yang sama dari Desa Pedawa, mendatangi kantor Bawaslu Buleleng, pada Senin (22/4) siang. Mereka melaporkan dugaan money politics yang dilakukan Somvir pada Senin (15/4) lalu.
 
Somvir saat itu melalui salah seorang tim-nya bernama Subrata, memberi uang kepada Nyoman R sebesar Rp5 juta untuk mencarikan pemilih yang siap memilih Somvir pada pencoblosan 17 April 2019. Saat itu per suara dijanjikan akan dibayar sebesar Rp100 ribu. Pemberian uang itu terjadi di salah satu hotel di kawasan Lovina.
 
Setelah uang itu diberikan, Nyoman R sempat membagikan kepada sekitar 10 orang, dan sisanya tidak mau menerima. Hingga akhirnya, uang tersebut tersisa sebesar Rp500 ribu. Mendengar desas desus, jika membagi-bagikan uang akan terjerat hukum, Nyoman R pun langsung mengurungkan niatnya membagikan sisa uang tersebut. Hasilnya pada hari pencoblosan, perolehan suara Somvir tidak begitu signifikan di wilayah tersebut. 
 
"Saya terus ditelepon pakai nomor pribadi, katanya dari tim pak Somvir, katanya saya salah, karena tidak dapat suara. Saya takut sampai gak bisa tidur," kata Nyoman R.
 
Nyoman R juga mengakui, ada sebagian uang tersebut digunakan untuk makan, membeli minyak selama mencari pemilih. Alasannya untuk operasional.
 
"Sisanya Rp500 ribu, sudah tiyang (saya) serahkan ke Bawaslu. Tiyang (saya) kan takut katanya bisa kena hukum nanti, makanya tiang melapor kesini," ucap Nyoman R.
 
Adapun yang diserahkan ke Bawaslu yakni, sisa uang tunai sebesar Rp500 ribu, kartu caleg atas nama Dr. Somvir, contoh surat suara. Dan semuanya kini menjadi barang bukti. 
 
Saksi-saksi yang sudah dimintai klarifikasi yakni, Gede Muliawan, Putu Jaya, dan Rai yang semuanya warga Desa Pedawa. Dan rencananya, Bawaslu Buleleng akan memanggil Subrata selaku terlapor dan tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan memanggil Somvir.
 
"Penanganan tadi klarifikasi didampingi Gakumdu. Hari ini (kemarin, red) kami layangkan surat undangan klarifikasi kepada terlapor Subrata yang diduga memberikan uang. Sekarang masih kami dalami. Tapi pertanyaan saya, kenapa ini baru dilaporkan dan anda diberikan uang tapi melaporkan yang memberikan, itu mereka tidak bisa jawab," jelas Ketua Bawaslu Buleleng, Putu Sugi Ardana.
 
Sementara disisi lain, atas adanya dugaan money politics yang dilakukan Somvir, juga menuai reaksi dari DPC NasDem Sukasada bersama saksi semesta. Mereka sangat menyayangkan ulah Somvir, menggunakan cara-cara inkonstitusional dalam mencari suara dalam pileg kali ini. 
 
"NasDem Buleleng berduka. Kami menolak Somvir sebagai wakil kami," ucap Ketua DPC NasDem Sukasada, Made Teja bersama puluhan massa NasDem Sukasada.
 
Bahkan Teja berencana akan segera melaporkan ulah buruk Somvir ke DPW dan DPP NasDem, karena dinilai telah merusak citra dan marwah partai NasDem yang memiliki slogan tanpa mahar. 
 
"Saya akan laporkan ke DPW dan DPP. Jadi sebelum ditindak aparat penegak, kami minta agar DPP atau DPW segera minta klarifikasi Somvir. Pengurus pusat harus menyikapi masalah ini, karena merusak nama partai NasDem," pungkas Teja.
 
Terkait kasus ini, Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate angkat bicara. Kata Johnny, kasus pelanggara pemilu bermacam-macam jenisnya yakni penggelembungan suara dan money politic. Kasus demikian kata Johnny sudah diatur Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan proses sengketanya. 
 
"Kasus-kasus itu, UU sudah mengatur semuanya untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa sudah diatur oleh UU. Kalau ada begitu ya dilaporkan, dibuktikan dengan data karena apa," kata Johnny saat dihubungi, Senin (22/4/2019). 
 
Pembuktian money politic kata Johnny merupakan wewenang sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan pengadilan. "Yang menentukan adanya money politic-nya nanti adalah di Gakumdu, di pengadilan. Tidak bisa semua orang bilang ini ada money politik, ini ada bukti. Nanti setiap orang ngomongnya begitu. Ada buktinya," katanya. 
 
"Tetapi bukti sebenarnya itu baru bisa valid, baru bisa menjadi fakta hukum dan keputusan hukum digakumdu dan pengadilan," tambahnya. 
 
Partai Nasdem kata Johnny mengikuti UU Pemilu. Apalagi semboyan NasDem adalah politik tanpa mahar. 
 
"Kita kan sudah sepakat ini harus pemilu yang jurdil (Jujur dan adil). Kita sepakati itu. Apalagi kami politik tanpa mahar. Kita ikuti aturan. Tetapi kita tidak bisa menuduh dengan pertimbangan kita sendiri," demikian Johnny.