BREAKINGNEWS.CO.ID- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, sangat wajar kalau sejumlah kader Partai Demokrat (PD) di daerah mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang. Hal tersebut kata Johnny karena mereka telah merasakan manfaat Program Jokowi pada kabinet kerja satu. 
 
"Dapat dipahami kalau Gubernur dan mantan Gubernur merasakan manfaat program pak Jokowi di kabinet kerja 1 ini. Manfaatnya begitu baik untuk daerahnya. Jadi wajar kalau dia meneruskan aspirasi rakyatnya untuk itu diteruskan kepada bapak Joko Widodo supaya bisa dilanjutkan," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018). 
 
Johnny pun mengingatkan kepada seluruh kepala daerah supaya mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok. 
 
"Wajar juga kalau dia punya tanggungjawab. Dia merasa bahwa ini bermanfaat bagi daerah saya. Saya ingatkan juga gubernur atau kepala daerah yang lain. Kalau untuk kepentingan rakyat utamakan rakyat jangan kepentingan kelompok. Itu yang dilakukan oleh para gubernur atau mantan gubernur," katanya. 
 
Sementara terkait sikap Partai Demokrat yang permisif terhadap para kadernya tersebut, Wakil Ketua Pemenangan Jokowi-Ma'ruf ini pun menyerahkan sepenuhnya kepada Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. 
 
"Kalau sikap pimpinan partai Demokrat kita serahkan pada pimpinan partai Demokrat. Kalau tanya sama saya, saya cuma bisa senyum-senyum," imbuhnya. 
 
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim kader Demokrat di Papua termasuk yang menjabat sebagai bupati sudah menyatakan dukungan ke Jokowi. 
 
"Saya sudah sampaikan kepada Pak Sekjen (Demokrat), ini semua kader Demokrat baik bupati, semua dukung Jokowi. Sudah saya kasih tahu begitu," ujar Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). 
 
Lukas menegaskan siap menerima sanksi dari Demokrat. Menurut dia, politik adalah pilihan, karena itu dirinya memilih Jokowi. "Kita bilang Jokowi ya Jokowi," ujar dia.
 
Tanggapan DPP
 
Demokrat selaku partai Lukas Enembe rupanya memang mengizinkan kader-kader di Papua untuk mendukung Jokowi. 
 
"Tidak ada sanksi (untuk Lukas Enembe), kan saya sudah jelakan barusan bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua, 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Kadiv Advokasi Hukum Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
 
Menurut Ferdinand, PD tak mau apabila kader-kadernya di Papua tidak dipilih karena PD mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres. 
 
"Kami hormati itu, jadi kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh ya. Jadi ada dispensasi, nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yg tepat. Tapi jangan meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi," jelas Ferdinand. 
 
Ferdinand menjelaskan, kader-kader di Papua sempat menggelar rapat dan hasilnya menginginkan berkoalisi dengan Jokowi. 
 
"Kami sedang pikirkan memang karena di sana (Papua) kader-kader kami mayoritas waktu melakukan rakorda memang menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tetapi secara umum dari 34 provinsi yang melakukan rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo," ungkap Ferdinand.