BREAKINGNEWS.CO.ID – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno sangat sepakat dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait yang menyatakan masukanya agar tidak memberikan gaji atau upah pada anggota DPR yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka sesuai tupoksi yang berlaku.

“Saya sepakat di mana kita harus membayar gaji orang sebelum keringetnya itu kering. Tapi kalau dia enggak berkeringet sama sekali, ya jangan dibayar ya. Saya sepakat banget, jadi buat saya itu wacana yang baik dan ada KPI-nya," tutur Sandiaga Uno di Ciledug, Tangerang, Sabtu (8/12/2018).

Menurutnya, sangat penting untuk dilakukan evaluasi kinerja terhadap anggota DPR. Selain itu, menurut Sandiaga Uno, diperlukan tunjangan kinerja bagi anggota DPR yang mampu menuntaskan legislasi. "Nah, ini mungkin nanti sistem penggajiannya juga diubah dengan tunjangan kinerja. Misalnya kinerja legislasi, kita lihat undang-undang dari yang dijanjiin 10, berapa yang tembus undang-undang," paparnya.

Sandiaga Uno berharap dengan sistem seperti itu akan mendorong kinerja anggota DPR. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menggulirkan wacana anggota DPR tidak digaji jika undang-undang tidak rampung.

Menurutnya, usul ini untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas. Dirinya mengusulkan jika UU tak selesai dibahas oleh DPR, para anggota DPR tidak usah digaji. "Jadi, kalau DPR enggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji, Pak Ketua," ujar Saut Situmorang di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif, mengatakan semua orang harus bekerja agar mendapat bayaran. Oleh sebab itu, jika orang tidak bekerja, maka tak layak mendapat bayaran alias gaji. "Tadi itu kita berharap bahwa harusnya gaji atau remunerasi yang diterima pejabat publik, bukan cuma DPR, itu berdasarkan hasil kerjanya. Tapi pada saat yang sama Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) bilang gubernur, bupati, itu gaji yang tertulis Rp 5 juta - Rp 6 juta. Kan nggak masuk akal. Jadi kalau mau reformasi birokrasi itu, kita harus serius," ujar Syarif saat berbincang dengan detikcom.

"Itu kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji," sambung Syarif.

Namun, dia mengatakan hal ini baru sebatas wacana dan bukan usul resmi dari KPK. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system. "Sekarang merit system kan. Jadi orang itu harus berdasarkan itu (kinerja). Ya kalau kita jadi buruh di jalan juga rajin kita kerja, kita dapat lebih banyak. Jadi sopir juga begitu. Di mana saja, jadi pengusaha juga begitu. Jadi kalau sekarang masa kerja dan nggak kerja sama saja gajinya. Sedangkan yang tanggung jawabnya besar kayak gubernur dan bupati, negara menghargainya juga sangat sedikit dan passion untuk berbuat tidak jujur itu menjadi tinggi. Apalagi kalau biaya politiknya mahal," jelasnya.