BREAKINGNEWS.CO.ID- Partai Demokrat masih geram dengan pernyataan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dalam debat terakhir Capres dan Cawapres yang menyebutkan bahwa buruknya kondisi ekonomi saat ini karena kesalahan Presiden RI sebelum Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 
 
Deputi Hukum Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogosma), Ardi Mbalembout mendesak Prabowo segera mencabut pernyataan tersebut dalam tempo 1×24 jam. 
 
"Mengultimatum Capres Prabowo Subianto agar dalam tempo 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal 15 April 2019 agar segera mencabut pernyataannya dalam debat cpres-cawapres pada tanggal 13 April 2019," ujar Ardi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/4/2019). 
 
Ardi menegaskan, pernyataan Pabowo tidak etis dan melanggar fatsun politik. Menurut Ardi, semua kebijakan dan tindakan para mantan Presiden RI sudah dipertanggungjawabkan di hadapan sidang istimewa MPR pada setiap akhir masa jabatannya. 
 
"Hanya MPR-lah yang berwenang menilai kesuksesan dan kegagalan Presiden RI selama 5 tahun memimpin bangsa ini," katanya. 
 
Sebagai calon Presiden RI 2019 sambung Ardi, sikap Prabowo menjadi tidak terpuji, karena telah memberikan penilaian yang mendiskreditkan Para Mantan Presiden RI yang adalah para tokoh banga di forum debat Capres. 
 
"Padahal MPR telah menerima seluruh pertanggunjawaban pelaksanaan pembangunan  selama masa jabatan Presiden-Presiden itu dan itulah forumnya untuk menilai kinerja Presiden," imbuhnya  
 
Caleg DPR RI Parti Demokrat Dapil Jakarta Timur nomor Urut 2 ini menilai jika dalam waktu 1x24 jam Prabowo tidak juga mencabut dan meminta maaf kepada Para Mantan Presiden maka Prabowo bukan saja akan kehilangan dukungan akan tetapi juga telah melakukan langkah blunder yang menyalahi fatsun politik.
 
"Dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik, terlebih-lebih merusak segala capaian kerja BPN untuk pemenangan Prabowo," tukasnya.