JAKARTA- Aneh jika seorang menteri tidak mengetahui penggunaan anggaran yang terkait dengan kewenangan kementeriannya. "Untuk penggunaan anggaran seorang menteri tentunya harus tahu. Saya merasa aneh dan tentunya tidak logis jika seorang menteri tidak mengetahui penggunaan anggaran di kementeriannya," terang Setiabudi Ananta, saksi dari LKPP Kemendagri, dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi proyek e-ktp, Kamis (1/2/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menjawab pertanyaan hakim Yanto terkait ketidaktahuan Gamawan Fauzi, mendagri kala itu, mengenai rencana penggunaan anggaran proyek e-ktp, Setiabudi Ananta menerangkan bahwa di kementerian apa pun juga seorang menteri harus mengetahui penggunaan anggaran di kementeriannya. "Tidak logis ya kalau seorang menteri tidak tahu," tegas Setiabudi Ananta.

Proyek e-ktp dilaksanakan saat menteri dalam negeri dijabat oleh Gamawan Fauzi, di era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Setiabudi Ananta menjelaskan, atas pertanyaan hakim Yanto, Gamawan Fauzi sebagai mendagri mestinya harus sejelas-jelasnya urusan e-ktp. Apalagi, menurut perpres, proyek yang memiliki nilai diatas Rp100 miliar harus diketahui oleh menteri, yang dalam hal ini adalah kementerian dalam negeri. Ananta menegaskan, sebagai pendamping dalam proyek tersebut ia sudah mengingatkan jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam hal prosedur. Namun, kementerian dalam negeri tetap melanjutkan proyek itu.

Setiabudi Ananta juga menjelaskan sudah memaparkan seluruh pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan proyek e-ktp  sesuai dengan perpres kepada tim audit dan memimta proyek tersebut dihentikan. "Namun, proyek tersebut tetap dilanjutkan," tegasnya.

Saksi dari LKPP Kemendagri ini juga menegaskan jika Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) pernah dimarahi oleh mendagri melalui surat resmi karena dari sistem LKPP menyatakan lelang yang gugur.

Saat disinggung terkait hasil rapat dengan Wakil Presiden Boediono, Gamawan Fauzi memang pernah mengemukakan sarannya harus dipecah menjadi 9 item agar sesuai dengan sistem LKPP. Sehubungan dengan itu, jelas Setiabudi Ananta, ia mereview kembali bahwa berdasarkan perpres, proyek e-KTP tidak boleh 'langsam', karena hal tersebut dapat bertentangan dengan undang-undang. "Langsam itu hanya untuk proyek sederhana bukan untuk proyek diatas Rp100 miliar," katanya.