BREAKINGNEWS.CO.ID - Hasil rekapitulasi suara KPU Jatim yang telah mencapai final, dengan memenangkan pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sebesar 7,11 persen atas pesaingnya pasangan nomor urut 2 Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno.

Menanggapi hal tersebut, saksi paslon nomor urut 1, Renvile mengatakan jika pihaknya turut senang menyambut hasil tersebut. Dirinya pun mengaku jika seluruh data dan jumlah suara sesuai. "Kami dari paslon 1, sesuai data jadi kami tidak ada keberatan sama sekali," katanya, Sabtu (7/7/2018). Dirinya pun juga juga mengatakan berhasil unggul di 27 kabupaten/kota, sisanya 11 mengalami kekalahan. "Sesuai data dan hasil rekapitulasi pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil menang di 27 Kabupaten/Kota," tambahnya.

Namun hal itu berbeda dengan saksi paslon 2, mereka menolak hasil rekapitulasi suara tersebut. Alasannya, banyak keberatan di tingkat kabupaten/kota yang tidak dibahas dan diselesaikan dalam rapat pleno. "Kami berkesimpulan untuk rapat pleno terbuka berkesimpulan tidak dapat menerima dan ditunda untuk masalah DP2 KWK di kabupaten/kota. Intinya kami tidak dapat menerima hasil rapat pleno," kata saksi paslon Gus Ipul-Puti, Martin Hamonangan.

Dirinya mengatakan jika beberapa alasan penolakan hasil rekapitulasi itu diantaranya banyak perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara. "Dan keberatan ini dituangkan dalam form BP2 (formulir keberatan). Tapi dalam rapat pleno tidak ditanggapi, malah proses rekapitulasi diteruskan," ujar Martin. Ia menambahkan jika beberapa keberatan tersebut yang tidak dibahas salah satunya di Kabupaten Jombang. "Sebagaimana kami terima adanya keberatan yang kami terima salah satu contoh Jombang ada beberapa temuan hampir 50 persen dalam DA1 (jumlah rekapitulasi tingkat kecamatan) mengalami perbaikan. Dan perbaikan itu hanya tulisan, tidak ada perbaikan dengan membuka atau menghitung surat suara dari dalam kotak," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan jika pihaknya tidak akan merubah hasil suara. Namun, akan dimasukkan ke dalam berita acara yang nantinya dapat digunakan paslon untuk mengajukan upaya hukum. "Kami terima dan kami anggap kawan kami di kabupaten/kota sudah melakukan tanggapan DP2 yang sudah dan berpenderian akan tetap menjadi bagian ini dan sampaikan menjadi bagian berita acara kita. Kalau ada upaya hukum akan menjadi proses itu," katanya memberikan tanggapan.