BREAKINGNEWS.CO.ID -  Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan konten bernada provokasi dan berisi berita bohong agar tidak semakin memperkeruh situasi di Papua dan Papua Barat. "Diimbau kepada semua pihak tidak menyebarkan video memprovokasi masyarakat karena akan membuat situasi tidak bagus di Papua," ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, di  Jakarta, Senin (19/8/2019).

Seperti dikutip dari laman Antaranews.com, Ngabalin pun mengimbau masyarakat lebih teliti menyaring informasi yang diperoleh sebelum menyebarkan lagi.

Meski begitu, pemerintah disebutnya, tidak akan melakukan pembatasan media sosial dan aplikasi perpesanan.

Menurut dia, situasi yang terjadi Surabaya dan Malang tidak seperti yang dibentuk oleh narasi bohong yang menyebar di media sosial. "Biasa saja, tetapi memang pemerintah memberikan penyesalan terhadap pilihan kata. Tim dipersiapkan untuk itu," ucap Ngabalin.

Pemerintah disebutnya, membentuk tim yang akan ditugaskan dan dipersiapkan untuk melakukan langkah cepat mengantisipasi kemungkinan hal lain terjadi.

Sementara itu, selain di Manokwari dan Jayapura, situasi Sorong pada Senin sore mencekam yang diduga dipicu massa aksi demonstrasi menolak kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya pada 16 Agustus 2019.

Khofifah Minta Maaf

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meminta maaf atas kejadian yang menimpa mahasiswa Papua Barat di Surabaya dan Malang.

"Saya mengapresiasi Gubernur Jawa Timur yang terbuka menyatakan maaf atas apa yang terjadi di Jawa Timur kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan adanya insiden di Jawa Timur," ujar Wiranto.

Ia yakin pernyataan maaf secara terbuka itu disampaikan secara tulus dan ikhlas. Selain Khofifah, ia pun mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengimbau semua pihak tidak memperpanjang insiden yang terjadi di Jawa Timur dan kembali merajut tali persaudaraan antardaerah.

Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda) Papua Barat yang mampu menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah pun diapresiasinya. "Pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia," kata Wiranto.

Menurut dia, personel TNI-Polri yang menangani kericuhan di Papua Barat dan Papua pun diinstruksikan menggunakan cara persuasif dan terukur.

Ada pun massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, dengan membakar ban sehingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh.

Selain itu, puluhan ribu warga Papua berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup.