BREAKINGNEWS.CO.ID-Kabar tak sedap menimpa Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang beredar di media nasional pada Minggu (15/7/2018). Berita ini menyangkut penggeledahan rumah pribadinya oleh KPK terkait OTT Wakil Ketua Komisi VII  Eni Maulani Saragih yang diduga masih berhubungan dengan kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Penyidikan kasus ini bermula pada Sabtu (14/7/2018). Ditandai dengan penetapan tersangka terhadap pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Menurut Wakil Ketua KPK Sdri. Basaria Panjaitan, dalam mengerjakan proyek PLTU Riau-1, pasti ada hubungan pekerjaan antara Blackgold dengan PLN. Blackgold sendiri tergabung sebagai konsorsium dengan perusahaan lain. Basaria mengatakan akan melakukan pengembangan apakah ada perusahaan lain yang tergabung dalam konsorsium juga memberikan uang suap. Dari sinilah pihaknya akan melakukan penelusuran lebih dalam. Namun sementara untuk saat ini pemeriksaan belum menyangkut konsorsium lain.

Menanggapi kabar ini, Lembaga Aspirasi Karyawan (LASKAR) PLN sebagai salah satu serikat pekerja yang sah di PLN menyampaikan suaranya. “Sebagai warga negara yang taat hukum dan demi tegaknya nilai GCG dalam perusahaan, kita wajib menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK, termasuk proses pengumpulan bukti-bukti yang dilakukan di kediaman pribadi Pak Sofyan”, ungkap Ketua Umum LASKAR PLN Tonny Ferdinanto dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media di Jakarta, Minggu (15/7/2018) malam.

Hormati Proses Hukum

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa proses hukum yang saat ini sedang dijalankan oleh KPK merupakan prosedur baku yang dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Jangan terlalu banyak asumsi dulu saat ini mengenai Pak Sofyan, sebelum pengadilan menyatakan beliau memang terbukti bersalah dalam kasus ini”.

Terkait berita yang langsung viral di media ini, ia juga menambahkan, “saat ini PLN tengah berusaha keras untuk survive dari permasalahan keuangan perseroan di tengah keputusan Kemenkeu untuk tidak melakukan perubahan pada APBN dengan arti tak ada tambahan anggaran subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN walaupun harga energi primer dan BPP terus merangsak naik, belum lagi sampai semester ini sudah rugi 6,49 T karena nilai rupiah terus melemah. Tentu saja sebagai pegawai kita harus lebih giat lagi dalam bekerja dan tetap fokus dengan tugas kita masing-masing sembari berharap yang terbaik untuk PLN”, imbuhnya.

Sebelum menutup pembicaraanya, ia ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran direksi dan juga para pegawai PLN agar lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan amanah dan tugasnya dengan mengedepankan integritas dan kejujuran agar tercipta GCG dalam perusahaan serta untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami setuju jika ada direksi, pejabat, maupun pegawai di lingkungan perusahaan ini yang memang terbukti bersalah untuk segera diproses sesuai regulasi hukum yang ada”, pungkasnya.