BREAKINGNEWS.CO.ID- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dari Partai NasDem, Johnny G Plate menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy alias Rommy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk pemisahan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.
 
"OTT ini juga menjawab secara langsung bahwa pak Jokowi sebagai presiden betul-betul menghormati pemisahan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan kita," ujar Johnny kepada BreakingNews.co.id, Jumat (15/3/2019). 
 
Menurut Johnny, Presiden Jokowi berharap perangkat hukum bekerja secara independen sesuai fungsi dan kewenangannya. Untuk itu kata Johnny, OTT tersebut tak terkait Pilpres 2019. 
 
"Presiden Jokowi memastikan bahwa  hukum berjalan di atas norma-norma hukum dan perangkat hukum bekerja secara independen sesuai fungsi dan kewenangannya menurut UU. Kasus OTT ini tidak terkait dengan Pilpres melainkan hal personal dan pribadi," katanya. 
 
Johnny memastikan, TKN tetap solid memenangkan dan mendukung Jokowi-Maruf Amin. "Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tetap sangat solid mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. TKN KIK  fokus memenangkan pasangan 01 sesuai mandat politik dari Partai Koalisi  dan penugasan penugasan operasional dan target pemenangan pilpres yang diberikan oleh  Pak Jokowi dan Kiai Maruf," imbuhnya. 
Sebelumnya diberitakan, KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini Komisi antirasuah tersebut dikabarkan menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. 
 
Polda Jawa Timur membenarkan OTT tersebut. Saat ini Ketum Partai Pendukung Capres nomor urut 01 tersebut tengah berada di Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan awal. "Benar (Rommy ditangkap-red)," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Barung Mangera saat dikonfirmasi.
 
Berdasarkan Informasi yang dihimpun BreakingNews.co.id, Rommy ditangkap pada Jumat (15/3/2019) sekira pukul 09.00 WIB hari ini. Rommy dikabarkan ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Lokasi penangkapan disebut berada di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya.