BREAKINGNEWS.CO.ID - Keputusan pembatalan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium oleh Presiden Jokowi mendapatkan pujian dari Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu menilai itu adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut dikatakan Rizal dalam cuitan di akun twitter pribadinya @RamliRizal hari ini, Kamis (11/10/2018).

"Mas Jokowi langkah pembatalan kenaikan harga BBM adalah langkah yang tepat karena daya beli rakyat golongan menengah bawah merosot. Ada banyak cara lain untuk mengatasi masalah," cuit Rizal sambil me-mention akun twitter Jokowi.

Hingga saat ini, cuitan yang dibuat Rizal sekitar 30 menit yang lalu ini sudah mendapatkan 40 retweet dan 183 disukai.

Drama Kenaikan Harga Premium

Entah apa yang ada di pikiran pemerintah saat ini. setelah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium sekitar 7%. Namun tak sampai satu jam kemudian keputusan sebelumnya langsung diralat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut, kenaikan BBM Premium bakal berlaku pukul 18.00 WIB alias jam 6 sore pada Rabu (10/10). "Premium mulai 18.00 wib bakal naik 7%," kata Jonan

Namun, berselang satu jam, Jonan meralat pernyataannya dan mengatakan bahwa kenaikan premium ditunda. Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium ditunda. "Rencana kenaikan Premium akan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero)," ucapnya meralat pernyataan pertama.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan ada tiga alasan yang mendasari penundaan kenaikan harga Premium."Bu Menteri (BUMN, Rini Soemarno) meng-crosscheck dengan Pertamina dan menyampaikan bahwa kami tidak siap untuk melakukan dua kali kenaikan dalam waktu satu hari. Jadi perlu waktu," kata Fajar di Indonesia Pavilion Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Menurut Fajar, kenaikan harga BBM Premium harus dilihat dari tiga aspek yang mendasari dan tertuang dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018. "Ada tiga syarat pertimbangan yang perlu diperhatikan pertama kondisi keuangan negara dan kedua adalah kemampuan daya beli masyarakat, serta yang ketiga adalah kondisi real ekonomi," tambah dia.