BREAKINGNEWS.CO.ID- Penelitian Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (Puspidep) bersama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (PPIM UIN) dan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang melakukan riset terhadap 450 ulama sebagai responden di 15 kota. Ahasilnya, terdapat 4 persen ulama masih menganut paham radikal, bahkan 2,67 persen ulama tergolong ekstrem, dan 9,79 persen masuk kategori eksklusif yaitu meski tidak radikal dan ekstrem namun menolak konsep negara dan bangsa. 
 
Terkait hal ini, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Komisi VIII DPR bersama pemerintah untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Agama yang dapat menjadi landasan hukum dalam penyusunan pendidikan keagamaan di Indonesia.
 
Selanjutnya Bambang mendorong Kementerian Agama (Kemenag) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara bersama memberikan pemahaman sebagai upaya agar dapat merangkul ulama yang berpaham radikal dan intoleransi. 
 
"Mengimbau masyarakat untuk kritis dalam menerima informasi baik dalam bentuk ceramah ataupun berita, terutama informasi yang berkaitan dengan paham radikal dan intoleransi antar umat beragama, serta tidak mudah terpecah-belah," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/1/2019). 
 
Selain itu Bambang mendorong Kemenag, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menginisiasi regulasi terkait dengan banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian yang berkedok agama. 
 
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Puspidep Suhadi Cholil menjelaskan, dari total 450 responden dari 15 kota, sebanyak 71,56% menyatakan menerima konsep negara bangsa. Sebaliknya, 16.44% lainnya menolak.
 
"Sebanyak 71,56% cukup tinggi penerimaannya dari kategori konservatif, moderat, inklusif, sampai progresif, sedangkan 16,44% ulama yang menolak dari eksklusif, radikal, sampai ekstrem," ujarnya saat memaparkan hasil survei itu di Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin.
 
Suhadi menjelaskan ada empat dimensi yang dijadikan variabel dalam penelitian itu, yakni terkait antikekerasan, pro terhadap sistem, toleransi, serta prokewarganegaraan.
 
Dari segi geografis tempat tinggal ulama, variabel dibagi menjadi tiga berdasarkan karakteristik masing-masing.
 
Pertama ialah kota metropolitan yang di dalamnya ada Jakarta, Medan, Bandung, Makassar, dan Surakarta. Kota yang dominasi populasi ulama ialah Banda Aceh, Padang, Palangkaraya, Surabaya, dan Banjarmasin. Ketiga, kota dengan isu minoritas khas, yakni Pontianak, Denpasar, Manado, Kupang, dan Ambon.
 
Hasilnya, empat kota, yakni Pontianak, Manado, Surabaya, dan Ambon menjadi kota dengan sikap penerimaan terbanyak. Kota yang mengalami sikap penolakan didominasi di Surakarta, Banjarmasin, Padang, Aceh, dan Bandung.
 
"Pontianak dan Manado 86,70%, Surabaya 80,60%, Ambon 80%. Kota yang mengalami sikap penolakan didominasi Surakarta dan Banjarmasin sebesar 30%, Padang 26,7%, Aceh dan Bandung 23,30%," ungkap Suhadi.
 
Dia menambahkan bahwa alasan para responden menerima konsep negara bangsa ialah pandangan demokrasi dan Pancasila sebagai satu-satunya sistem yang diakui, terutama setelah pelarangan HTI. Penawaraan sistem lain, termasuk khilafah, pun dianggap tidak logis.
 
Tidak terwakili
Mereka yang menolak disebabkan adanya anggapan ketidakterwakilan kelompok mereka dalam penentuan kebijakan negara. Suhadi mengatakan pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah agar mendorong dan memfasilitasi ulama yang memiliki paradigma berpikir keislaman kontekstual berkompetisi mengisi ruang-ruang majelis taklim untuk mengendalikan wacana dan praktik Islam publik.
 
"Lalu mengintervensi wacana keulamaan dengan agenda kebudayaan nasional agar kemajemukan budaya dan pandangan menjadi fakta yang harus dipertimbangkan dalam artikulasi agama oleh ulama.''
 
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Noorhaidi Hasan menuturkan masih adanya 16,44% ulama yang menolak konsep negara bangsa dirasa normal dan bukanlah hal yang genting. Untuk meresponsnya, pemerintah perlu terus melibatkan unsur organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah.
 
''Tujuannya agar tidak ada kesan kekuasaan yang terlalu menekan. Konsep penanganan seperti itu lebih baik ketimbang pemerintah terlalu mencampuri seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah,'' terang Noorhaidi.
 
Menurutnya, respons yang diterapkan di Indonesia itu cukup diapresiasi masyarakat internasional sehingga mesti terus ditingkatkan