BREAKINGNEWS.CO.ID  – Provinsi Riau masuk dalam salah satu objek target  perbaikan tata kelola kelapa sawit nasional bersama  Sumatera Utara dan Kalimantan Barat.   Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Dedi Junaidi, ketiganya masuk dalam rencana daerah pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Saat ini  Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan sudah dibentuk di Riau. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan, Riau, dijadikan sebagai pilot project.  Kebetulan tahun lalu ada sekitar 319 orang petani kelapa sawit swadaya di Pelalawan yang sudah dapat sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).  “Mereka tergabung dalam Asosiasi Amanah. Ini yang pertama di Indonesia," cerita Dedi  Rabu (1/8/2018).

Terkait usaha untuk bisa menjadi daerah yang punya tata kelola kelapa sawit yang baik kata Sekretaris Komisi ISPO ini, kelembagaan kebun kelapa sawit swadaya juga musti diperkuat.  "Jangan sendiri-sendiri lagi, minimal kalau enggak bisa membentuk koperasi, kelompok tani pun jadi," katanya.

Lalu benih yang dipakai oleh pekebun swadaya juga musti benih unggul bersertifikat.  Sebab selama ini kata Dedi, banyak pekebun swadaya memakai benih asal-asalan.

Terus aspek legalitas juga akan segera dibenahi.  Mana saja kebun swadaya yang masuk dalam kawasan, kecuali kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa akan dilepaskan.  “Kalau legalitas tidak jelas, enggak akan pernah dapat sertifikat ISPO," ujarnya.

Terakhir yang paling penting, pekebun juga sudah harus bermitra dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Biar pekebun tidak lagi menjual Tandan Buah Segar (TBS) sembarangan.  "Dari awal mula munculnya perkebunan kelapa sawit, sebenarnya pola kemitraan ini sudah dilakukan, ini yang harus kita perkuat kembali," katanya.

Atas usaha pemerintah itu, para petani mengaku senang atas apa yang bakal dilakukan terkait perkebunan kelapa sawitnya.  Joni Sigiro misalnya. Pekebun swadaya asal Desa Talang Tujuh Buah Tangga Kabupaten Indragiri Hulu ini berharap kebun kelapa sawitnya yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), segera dilepaskan.  "Kalau sudah dilepas, kami sudah tenang. Tidak lagi resah oleh PKS yang tak mau menerima TBS dari kawasan hutan,” katanya.

Ia juga berharap sebisa mungkin para petani juga diberi kesempatan untuk mendapatkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). “Sebab di sini, kami para pekebun swadaya ada lebih dari 300 kepala keluarga," kata Joni.