BREAKINGNEWS.CO.ID – Pemerintah Indonesia dikabarkan meminta bantuan Belanda guna menghentikan diskriminatif Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak sawit yang tertuang dalam Arahan Energi Terbarukan UE (Renewable Energy Directive II/RED II). Permintaan itu diutarakan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Belanda, Stef Blok di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (3/7/2018).

"Kami berdua telah membaca draf trialog [RED III antara Komisi, Dewan, dan Perlemen Uni Eropa] dan prihatin bahwa draf tersebut mengandung potensi tinggi diskriminasi terhadap kelapa sawit," kata Retno dalam pernyataan bersamanya di depan wartawan bersama Blok seusai pertemuan. "Saya dan Blok berbicara soal isu kelapa sawit dan kami sepakat untuk bekerja sama menemukan solusi win-win terkait hal ini. Indonesia akan terus menjamin tidak ada lagi diskriminasi kelapa sawit," tutur dia menambahkan.

Awal Januari lalu, Parlemen Uni Eropa menambahkan larangan penggunaan biodiesel seperti minyak sawit di Benua Biru itu setelah 2021. Kebijakan tersebut pun menuai protes keras dari Indonesia serta Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Indonesia menganggap kebijakan tersebut sangatlah diskriminatif terhadap komoditas sawit. Aturan itu juga dinilai bisa mengancam kesejahteraan petani sawit dan juga tidak sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Uni Eropa pun mengambil keputusan untuk menunda pembatasan impor sawit itu hingga 2030 mendatang. Walaupun pemerintah sudah memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengucilkan ekspor sawit Indonesia di pasar Eropa, Retno menganggap draf RED II sarat akan bias (penyimpangan) penilaian kebijakan energi terbarukan secara global.

"Kami telah membaca draf dialog tersebut yang akan menggunakan teknik indirect land-use chain (ILUC) sebagai salah satu kriteria, yang di mana ini menggambarkan pandangan Eropa dari pada pandangan umum yang sudah diterima secara global," kata Retno.

Dalam kesempatan itu, Retno menuturkan pertemuannya dengan Blok juga membicarakan upaya penguatan kerja sama Indonesia-Belanda. Menurut Retno, Belanda merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar untuk Indonesia. Berdasarkan data, Retno menjelaskan nilai perdagangan Indonesia-Belanda pada 2017 lalu mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar 71 triliun rupiah, naik 27,3 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dia menjelaskan nilai investasi kedua negara juga cenderung naik di tahun 2017 menjadi 1,49 miliar dolar AS atau sekitar 21,1 triliun rupiah yang tertuang dalam 871 proyek.

"Komoditas ekspor Indonesia yang terbesar adalah kelapa sawit. Maka dari itu kenapa saya angkat isu kepala sawit dengan Menlu Blok karena ini penting bagi Indonesia dan Belanda," papar Retno. "Saat ini Indonesia dan Uni Eropa juga sedang bernegosiasi mengenai Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) yang diharapkan segera rampung. Kemitraan ini pastinya harus menguntungkan kedua negara, terutama kepentingan Indonesia terkait kelapa sawit." Menlu yang baru diangkat Perdana Menteri Mark Rutte pada 2017 lalu itu juga mengungkapkan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia terkait serangkaian teror yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

"Baru-baru ini Indonesia diterpa serangkaian teror seperti teror di Surabaya dan beberapa kota lain. Saya ingin menegaskan bahwa Belanda selalu bersama-sama bergandengan dengan Indonesia dalam melawan terorisme internasional," kata Blok. Selain penguatan hubungan ekonomi, Retno dan Blok juga turut menyepakati langkah awal kerja sama Indonesia-Belanda dalam hal keamanan siber melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI). Dalam kesempatan yang sama, Menlu Blok turut menegaskan bahwa Belanda berkomitmen terus memperkuat kerja sama menanggulangi ancaman terorisme global bersama Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia dan Belanda sama-sama tengah menghadapi ancaman yang sama seperti gelombang eks simpatisan ISIS yang baru kembali dari Suriah dan Irak, serta potensi kekerasan ekstremisme dari dalam negeri sendiri.