BREAKINGNEWS.CO.ID –Pemerintah Republik Indonesia akhirnya angkat bicara terkait dengan krisis politik hingga ekonomi yang sedang melanda Venezuela. Hal tersebut dilakukan menyusul tensi tinggi dari pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro serta kelompok oposisi yang menuding presiden berlaku diktator.

Pemimpin Majelis Nasional Venezuela, Juan Guadio, juga sudah mendeklarasikan diri sebagai 'presiden sementara' negara tersebut. Sementara itu, terjadi bentrokan antara kelompok demonstran oposisi dengan aparat pemerintah di sejumlah kota di Venezuela sepanjang beberapa hari lalu.

Muncul pula desas-desus upaya kudeta terhadap Maduro. Di satu sisi, ekonomi Venezuela tengah terperosok tajam di bawah pemerintahan Maduro. Hiperinflasi, devaluasi mata uang, pemadaman listrik, kekurangan makanan dan obat-obatan membuat jutaan warga Venezuela berebut keluar dari negara itu.

Imbauan Indonesia

Menyoroti krisis di negara Amerika Selatan itu, pemerintah Indonesia menyatakan prihatin dengan perkembangan situasi di Venezuela. "Semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk situasi."ujar Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan tertulis yang diterima Breakingnews.co.id, Minggu (27/1/2019).

"Dengan tetap menghormati kedaulatan dan tanpa bermaksud untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela, penting agar suara rakyat Venezuela untuk didengarkan," tambah Kemlu RI. "Oleh karena itu perlu segera dilakukan proses politik yang demokratis, transparan dan kredibel" di Venezuela, ujar Kemlu.

Venezuela Berisiko Perang Saudara

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mendesak warganya untuk "sangat mempertimbangkan" segera meninggalkan Venezuela, dan juga tidak mengunjunginya, menyusul peringatan perang saudara oleh kepala angkatan bersenjata negara itu, terkait rencana mengkudeta Nicolas Maduro yang didukung oleh Washington. Dalam pidato pada Kamis 24 Januari, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, menuduh pihak oposisi yang dipimpin Juan Guaido, di mana didukung oleh AS dan sekutu regional seperti Brasil, berupaya melakukan kudeta terhadap Maduro, yang disebutnya berisiko membawa "kekacauan dan anarki" di tingkat nasional.

"Kami di sini untuk menghindari, dengan cara apapun ... konflik antar Venezuela. Bukan perang saudara yang akan menyelesaikan masalah Venezuela, tetapi dialog," kata Padrino, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Jumat (25/1). Dalam pukulan signifikan terhadap oposisi Venezuela yang baru bangkit, Padrino menyatakan dukungan tak tergoyahkan kepada "panglima tertinggi kami, Nicolás Maduro".

"Kami anggota angkatan bersenjata tahu betul konsekuensi (perang), hanya dari melihat sejarah kemanusiaan satu abad terakhir, ketika jutaan manusia kehilangan nyawa mereka," tambah Padrino, yang diamini oleh para petinggi angkatan bersenjata Venezuela. Sementara itu, Maduro mendapat dukungan internasional pertama dari Rusia, ketika Vladimir Putin menghubunginya via telepon, belum lama ini. Pemimpin Negeri Beruang Merah itu, sebagaimana disiarkan oleh Kremlin, berpendapat bahwa krisis yang terjadi di Venezuela "diprovokasi dari luar negeri".

Menanggapi pendapat Putin, Maduor berbicara di mahkamah agung di Caracas pada Kamis sore, mengatakan dia telah memberi tahu Putin "sebuah provokasi besar sedang berlangsung di Venezuela, diarahkan langsung oleh pemerintah AS". "Saya percaya dunia tidak meragukannya lagi, bahwa Donald Trump ingin memaksakan de facto, pemerintahan inkonstitusional dan melakukan kudeta di Venezuela terhadap rakyat dan melawan demokrasi ... Mereka ingin memecah-belah republik ini," tegas Maduro. "Apakah kita menginginkan kudeta di Venezuela? Akankah kita melegitimasi pemerintahan boneka yang digerakkan dari luar negeri? Apakah kita akan membiarkan konstitusi kita dilanggar? Tidak!" lanjutnya berapi-api.