JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengungkapkan Pemerintah Myanmar saat telah memulai mempersiapkan beberapa langkah untuk mengurangi tensi tinggi hingga mengakhiri krisis etnis Rohingya. Hal ini disampaikan oleh Retno yang menyertai Presiden RI, Joko Widodo dalam Pleno KTT ASEAN 2017 di Manila.

"Saat kita melakukan pertemuan dengan para leaders negara anggota ASEAN, isu (etnis Rohingya di) Rakhine muncul jadi bahasan dan Presiden Jokowi yang pertama mengangkat isu tersebut. Menyusul Pak Presiden, berbagai pemimipin negara anggota ASEAN juga ikut membahasnya," kata Menlu Retno yang merangkum Pleno KTT ASEAN 2017 di Manila dalam sebuah video wawancara dari Kemlu RI, Selasa (14/11/2017).

"Ada tiga hal yang disampaikan oleh State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi dalam menanggapi pernyataan yang datang dari para kepala negara ASEAN," papar Menlu Retno. Pertama, kata Retno, Suu Kyi menjelaskan kalau referensi Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan sudah mulai diimplementasikan.

"Suu Kyi merespons bahwa impelementasi rekomendasi Kofi Annan sudah mulai berjalan dan dijalankan oleh komite khusus yang dikepalai oleh Kementerian Sosial Myanmar," kata Retno.

Komisi itu mereferensikan agar Myanmar melakukan langkah besar untuk pengembangan infrastruktur dan penuntasan kemiskinan, pemenuhan semua hak asasi manusia untuk etnis Rohingya, meninjau kembali Myanmar's 1982 Citizenship Law, serta melaksanakan pendekatan terukur dalam proses keamanan di kawasan.

"Kedua, Suu Kyi membahas soal akses bantuan humaniter. Ia menyampaikan, dalam beberapa pekan ke depan, ia mungkin akan menghubungi beberapa negara untuk mengakomodir bantuan yang sifatnya menengah hingga jangka panjang," kata Menlur Retno. "Indonesia sendiri siap menerima permintaan bantuan dari Myanmar dalam konteks Rakhine," tambahnya.

Ketiga, kata Retno, Suu Kyi menjelaskan pentingnya penyelesaian rancangan naskah memorandum repatriasi pengungsi Rohingya. Naskah itu juga akan ditandatangani oleh Bangladesh (bertindak sebagai negara yang menampung pengungsi Rohingya) serta Myanmar (bertindak sebagai negara asal para pengungsi).

"Setelah ditandatangani, janji Suu Kyi adalah tiga pekan untuk mengimplementasikan memorandum itu. Apa yang disampaikan Suu Kyi memberikan makna penting bagi memorandum tersebut untuk segera ditandatangani," kata Menlu RI.

"Indonesia menyampaikan akan terus berkomunikasi dengan Myanmar, Bangladesh, dan pihak lain yang berkaitan agar proses-proses itu berjalan dengan semestinya dan memorandum repatriasi itu dapat segera diselesaikan," tambahnya.

BREAKINGNEWS.CO.ID