JAKARTA - Rentetan aksi terorisme yang saat ini terjadi dinilai mengandung propaganda asing yang bukan tidak mungkin dapat mengancam kedaulatan negara. Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan jika persoalan terorisme bukanlah persoalan yang mudah. Menurutnya, permasalahan tersebut harus diatasi dengan serius dan dengan strategi keamanan dan pertahanan negara yang mutakhir.

"Kita sadar ada unsur-unsur propaganda asing dalam kasus-kasus terorisme. Bahkan intelejen-intelejen asing itu bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan terorisme internasional," katanya, Selasa (15/5/2018). Selain itu, ia juga mengatakan jika aksi pelaku terorisme tersebut dapat masuk melalui jaringan Al-Qaidah maupun jaringan Jamaah Islamiah. "Jangan pikir gak bisa, bisa dia masuk. Jadi kemampuan mereka melakukan penetrasi itu luar biasa," paparnya.

Nasir yang merupakan politisi dari PKS tersebut juga mengatakan jika dalam konteks penanganan terorisme, sebenarnya dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang TNI, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidanan Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 sudah ada pengaturan tentang penanganan teror, namun belum sempurna. Karena itu berangkat dari Perppu lama. "Itu kan sudah mengatur, memang pengaturannya belum sempurna. Karena dulu itu Perppu, lalu disahkan menjadi undang-undang. Sudah ada apa yang harus dilakukan Polisi dan apa yang harus dilakukan TNI," terangnya.

Ia menegaskan jika TNI juga memiliki tanggung jawab tugas selain operasi militer. Ada operasi militer selain perang yakni untuk menaklukkan terorisme. Sementara soal Undang-undang teroris yang lama direvisi, Nasir menjelaskan, hal itu karena ada dinamika dan ada perkembangan terosisme yang kemudian tidak bisa ditaklukan dengan Undang-undang lama.