JAKARTA- Praktisi Hukum Pidana dari Universitas krisnadwipayana Jakarta, Petrus Bala Pattyona mengatakan, rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menerbitkan surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) sah-sah saja. 

Akan tetapi Petrus mengingatkan kepada KPK supaya memperhatikan prosedur baku sesuai ketentuan perundang-undangan. KPK diminta untuk lebh berhati-hati dan bekerja berdasarkan norma hukum yang berlaku. Jika tidak, mereka hanya akan mengulangi langkah yang sama.

"Yang harus diperhatikan Penyidik yaitu penggunaan istilah, terminologi, subjek hukum dan cara perolehan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Jangan sampai bukti-bukti tersangka lain dilabelkan untuk SN, kecuali bukti orang lain disebutkan juga untuk SN misalnya bukti untuk Andi Narogong dkk.," ujar Petrus kepada breakingNews.co.id, Senin (2/10/2017).

"KPK juga harus memeriksa saksi-saksi dari awal, diulang secara formalitas misalnya mengganti tanggal pemeriksaan karena pemeriksaan sebelumnya dimana SN ditetapkan sebagai tersangka sudah dinyatakan batal dalam Praperadilan," tambahnya.

Petrus menegaskan, SDM KPK harus cerdas dan jangan sampai yang membuat kekalahan dalam enam praperadilan. Kekalahan KPK membayar ganti rugi kepada seorang terpidana KPK harus dievaluasi, harus dimintai pertanggungjawaban atas biaya-biaya negara yang dikeluarkan.

"Bila perlu dipecat karena merasa didukung publik dan LSM seolah-olah mereka pemilik kebenaran. KPK harus berbenah dan introspeksi diri," tegasnya. "Kekalahan KPK dalam Praperadilan ada yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Sprindik baru seperti kasus Walikota Makassar Sirajudin, kasus Bupati Sabu Martin Dira Tome, tetapi ada kasus lain yang tidak ditindaklanjuti seperti Budi Gunawan, Hadi Purnomo dan Bupati Nganjuk. Bila sprintdik SN diterbitkan maka pihak SN akan merasa ada perlakuan hukum yang berbeda," pungkasnya.