BREAKINGNEWS.CO.ID -   Uni Eropa (UE) menghapus penggunaan minyak sawit (crude palm oil/ CPO) secara bertahap untuk bahan bakar transportasi selama beberapa tahun ke depan. Ini memicu kritik praktik proteksionisme perdagangan dan ancaman pembalasan dari produsen utama Indonesia dan Malaysia.

UE adalah salah satu konsumen utama minyak kelapa sawit dunia, yang digunakan dalam berbagai produk mulai dari kue-kue hingga deterjen. "Ini adalah keputusan yang paling tidak disukai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil. Pemungutan suara oleh anggota parlemen (Prancis) mengkhawatirkan dan layak mendapat kecaman terkuat," kata Teresa Kok Menteri Industri Primer Malaysia, kantor berita negara Bernama melaporkan, dilansir dari CNBC International, Jumat (28/12/2018).

Indonesia telah berkali-kali mengancam akan melakukan pembalasan atas tindakan UE. Menteri perdagangan Indonesia mengatakan UE menginginkan terjadinya "perang dagang" dengan melakukan pembatasan atas minyak kelapa sawitnya, Nikkei Asian Review melaporkan.

Langkah penghapusan itu diambil negara di kawasan itu  setelah protes aktivis terhadap minyak nabati yang diasosiasikan dengan deforestasi yang merajalela dan penyalahgunaan tenaga kerja. Hal ini menggarisbawahi bahwa kekhawatiran konsumen akan keberlanjutan sektor ini semakin memengaruhi dunia usaha.

Bulan lalu, Prancis dan Norwegia sudah mulai membatasi penggunaan minyak sawit. Norwegia berada di urutan keempat dunia dalam penggunaan mobil listrik. Pada tahun 2017 saja, pembuat mobil listrik Amerika Serikat (AS) Tesla telah mengirimkan 101.420 Model S dan X serta 1.764 kendaraan Model 3 ke Norwegia.

Hal ini memicu kekhawatiran di negara-negara penghasil utama minyak sawit di Asia Tenggara karena tanaman yang berperan sebagai penghasil uang itu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah pemimpin pasar minyak sawit dan jika digabungkan, Indonesia-Malaysia menghasilkan lebih dari 80% minyak sawit dunia.

Secara lebih luas, pada Juni UE sepakat untuk menghentikan penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar transportasi dari tahun 2030 sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam produksi energi blok tersebut. "Salah satu risiko paling signifikan terhadap sektor kelapa sawit terletak pada catatan keberlanjutan yang buruk dan reputasi negatif di pasar negara maju, yang menimbulkan ancaman terhadap permintaan di masa depan," kata Fitch Solutions dalam catatan baru-baru ini.

"Meskipun beberapa perusahaan perkebunan besar berupaya meningkatkan catatan keberlanjutan mereka ... kami mencatat bahwa reputasi industri kelapa sawit global belum membaik."

Selain dari UE yang memperketat peraturannya, perusahaan makanan dan minuman besar bergerak menuju pengadaan minyak sawit berkelanjutan dalam jangka pendek dan terus menekan penyedia tradisional yang tidak dapat memenuhi standar keberlanjutan, tambah Fitch Solutions.

Perusahaan makanan raksasa asal Swiss, Nestle, telah menetapkan target 100% dalam pengadaan minyak kelapa sawit berkelanjutan yang bersertifikat pada tahun 2020.

Nestle menjawab pertanyaan dan masalah tentang keberlanjutan di situs webnya, termasuk menjelaskan bagaimana mereka telah menangguhkan atau mengakhiri kemitraan dengan pemasok tertentu yang mungkin memiliki pertanyaan terkait sumber yang beretika.