BREAKINGNEWS.CO.ID - Setelah hampir satu tahun bersitegang dalam kampanye Pilpres, kini Partai Gerindra memberikan sinyal untuk rekonsiliasi. Hal itu ditandai dengan rencana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, yang kemungkinan besar akan di gelar Juli ini di Ibukota.

Menurut Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, direncakan Prabowo akan bertemu Jokowi pada bulan Juli 2019 ini. "Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi. Insya Allah bulan Juli ini," ujar Andre di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Namun Andre mengaku belum mengetahui pasti kapan tepatnya pertemuan itu akan dilaksanakan. Pasalnya waktu pertemuan akan ditentukan atas kesepakatan antara Prabowo dan Jokowi. "Tengah diatur, beliau akan bertemu one on one. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi langsung yang akan mengatur jadwal yang pas kapan mereka bertemu," ucapnya.

Pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu, lanjut Andre, akan menjadi langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu.

Lewat pertemuan tersebut, Prabowo dan Jokowi tentu ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi demokrasi selama Pilpres lalu telah selesai. Hanya saja Andre meminta agar semua pihak tidak memandang pertemuan itu sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Saatnya kita bergandengan tangan bersatu kembali untuk membangun bangsa. Arti katanya bahwa silaturahim itu bukan diartikan Pak Prabowo dapat kursi menteri ya, ataupun politik dagang sapi. Tapi kita bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa," kata Andre.

Yenny Sambut Baik

Sementara itu Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid menyambut baik wacana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bahkan Yenny meyakini, jika Prabowo merupakan seorang negarawan yang bersedia untuk bertemu dengan Jokowi yang merupakan pesaingnya pada Pilpres 2019 lalu.

"Saya sangat mendukung, bukan cuma mendukung, mendoakan semoga bisa segera terjadi, karena yang saya tahu juga pak Prabowo itu adalah seorang negarawan," kata Yenny di Hotel Pullman, Rabu (3/7/2019) malam.

Menurut Yenny, Prabowo akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi atau golongannya saja. Terlebih Prabowo sudah menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya. Melihat fakta itu Yenny berharap, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo akan menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah akibat perbedaan pilihan politik.

"Ini sangat baik sekali bagi seluruh pengikut kedua belah pihak, dan ini menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun bangsa ini ke depannya," ujar Yenny.

Jadi Oposisi Juga Baik

Sambutan baik atas rencana pertemuan itu juga muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Ia menilai rekonsiliasi pasca Pemilu tidak harus dengan mengajak lawan politik untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Bagi Mahfud, rekonsiliasi bisa dilakukan dengan tidak mempertentangkan hasil Pemilu yang sudah diputus oleh MK. Partai yang berada di pihak pasangan calon yang kalah bisa memantapkan diri menjadi oposisi.

"Yang namanya rekonsiliasi itu tidak harus bersatu, tidak harus ke pemerintahan. Bisa rekonsiliasi, ayo sekarang berhenti bertentangan politik tentang Pilpres. Kita rekonsiliasi ke konstitusi. Saya akan jadi oposisi, Anda yang memerintah. Itu bisa," ucap Mahfud.

Namun Mahfud juga berpendapat rekonsiliasi juga bisa ditempuh dengan bergabungnya partai oposisi menjadi partai koalisi pemerintah. "Bisa juga rekonsiliasi, saya akan bergabung denganmu. Bisa. Itu terserah mereka," ujar Mahfud MD.

Menurutnya, rekonsiliasi akan terjadi ketika pihak oposisi dan koalisi pemerintah beralih dari memperdebatkan hasil Pemilu pada perdebatan kebijakan. Mahfud MD juga menilai idealnya partai yang berada di pihak yang kalah memantapkan pilihan menjadi oposisi. Hal itu untuk menjaga keberimbangan berjalannya pemerintahan ke depan.

Sebagai Oposisi menurut Mahfud, menjadi tidak ideal ketika posisi oposisi sangat lemah di parlemen. "Saya berharap ada sedikit keberimbangan. Jangan semua partai ikut bergabung ke pemerintah," katanya.

Oposisi sebenarnya juga diuntungkan dalam pemilu selanjutanya. Hal ini berkaca pada pengalaman PDI Perjuangan dalam kurun waktu 2004 hingga 2014, berada di pihak oposisi juga menguntungkan bagi partai. Setelah konsisten menjadi oposisi selama dua periode kepemimpinan presiden, PDI Perjuangan akhirnya memenangkan Pemilu legislatif 2014 dan 2019 dan berhasil menempatkan kadernya sebagai presiden. Selain itu juga PKS. Partai yang sempat menurun suaranya di Pemilu 2014 kini lebih membaik pada Pemilu 2019.

"Biasanya yang memilih sikap oposisi itu itu diuntungkan. Seperti PDIP dulu 2004 sampai 2014 oposisi total. Tidak ada orangnya yang masuk ke pemerintahan. Tiba - tiba setelah itu menang besar. Hasil Pemilu DPR terbanyak. Jabatan presiden dua periode. Kader dia yang jadi," ungkapnya.

"Oleh sebab itu memilih oposisi untuk masa depan partai itu bagus. Tapi kalau mau bergabung boleh juga, siapa yang melarang."  Sementara itu, sampai sejauh ini ada dua partai yang memberikan sinyal akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.