BREAKINGNEWS.CO.ID - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan jika teguran dalam pelanggaran pemilu merupakan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikannya adanya sejumlah relawan yang tergabung dalam Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) yang melaporkan pasangan capres dan cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta membawa kartu kuning bagi Prabowo yang dinilai telah ikut menyebar kabar bohong atau hoax Ratna Sarumpaet.

"Kartu kuning atau kartu merah itu urusan KPU, termasuk diskualifikasi Prabowo. Ndak ada urusannya sama relawan. Memang relawan wasit?" kata Pangi kepada breakingnews.co.id saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Kamis (11/10/2018).

Pangi menilai jika apa yang telah dilakukan oleh relawan GNR itu merupakan sebuah tindakan yang ambisius dan lebay. Menurutnya, adanya kasus Ratna tersebut memunculkan dua kubu yang masing-masingnya merasa diuntungkan dan dirugikan. Ia menilai jika saat ini kubu Prabowolah yang paling dirugikan.

"Adanya kasus Ratna Sarumpaet ini ada kubu yang diuntungkan dan ada kubu yang dirugikan. Ada yang mengambil keuntungan. Sekarang kubu Prabowo yang jadi sasaran tembak. Padahal yang menyebarkan berita bohong, sumbernya ada sama Ratna Sarumpaet," ujarnya.

Bahkan dirinya menyebut jika dalam kasus ini Prabowo adalah korban. Ia juga mengatakan jika saat ini ada kubu yang sangat ambisius untuk mengeluarkan Prabowo agar tidak ikut dalam kompetisi Pilpres 2019. "Prabowo adalah korban. Sekarang ada kubu yang ingin sangat ambisius mengeluarkan Prabowo dari lapangan pertandingan," ucapnya. "Sementara Ratna sendiri mengatakan 'saya saja dan selesai di saya, karena ratu kebohongan itu saya, ngak perlu digoreng goreng atau ditarik orang lain karena sumber kebohongan itu saya'," sambung Pangi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) mendatangi Bawaslu RI untuk memberikan keterangan terkait laporannya terhadap Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dituding telah melakukan kampanye hitam lewat penyebaran hoax Ratna Sarumpaet. Saat tiba di Bawaslu, GNR membawa kartu kuning untuk Prabowo. 

"Kartu kuning yang kita bawa ini sebagai peringatan pada Pak Prabowo Subianto, kami menduga bahwa pak Prabowo Subianto telah melakukan pelanggaran PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 69 ayat 1 poin b," kata Sekjen GNR, Ucok Choir di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018). 

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Choir mengharapkan Pilpres 2019 berlangsung tertib dan aman. "Nah ini semoga tidak terulang kembali. Jadi ini adalah sebuah peringatan karena kami juga bukan eksekutor, hanya sifatnya mengingatkan semoga pemilu ke depan yang akan kita selenggarakan 6-7 bulan lagi berjalan aman, tentram dan tertib langsung, bebas, rahasia," ungkapnya.