BREAKINGNEWS.CO.ID - Kelompok radikal di Indonesia, selama pilpres 2019 lalu ditengarai banyak mendukung paslon 02. Namun setelah terjadi rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di MRT, Jakarta, Sabtu (13/7/2019), mereka kini tersudut.

Pendapat itu muncul dari  Pengamat politik dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, Rafif  menilai pertemuan antara  Jokowi dan Prabowo  telah membuat kelompok radikal atau kelompok yang tidak mendukung demokrasi di Indonesia menjadi tersudut. Kini keberadaan dan ideologi mereka mulai dari bawah lagi.

"Kelompok anti demokrasi tersudut usai pertemuan Jokowi-Prabowo. Kelompok radikal kehilangan ruang untuk menggalang dukungan," kata Rafif, dalam keterangan  tertulisnya kepada breakingnews.co.id, Rabu (17/7/2019).

 Rafif juga menyatakan banyak kelompok radikal yang telah memanfaatkan momentum Pilpres 2019 untuk mendapat dukungan politik. Bahkan  setelag Mahkamah Konstitusi (MK)  membacakan putusan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan paslon Prabowo-Sandiaga Uno,  menurut Rafif, masih banyak kelompok radikal yang terus  mencoba untuk menggalang dukungan.

Apalagi kala  itu Prabowo belum melakukan pertemuan dengan Jokowi. Prabowo juga  ditengarai kala itu  dan belum menerima secara formal jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu menang Pilpres 2019-2024. “Sementara bagi blok kepentingan politik praktis seperti Gerindra sudah selesai masalah pemilu. Namun bagi organisasi radikal, momentumnya telah hilang," kata dia.

Rafif menyarankan penguatan fungsi hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat (ormas) dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk mencegah eksistensi kelompok radikal di Indonesia. Apalagi kata Rafif, ormas sendiri merupakan simpul dari agregasi politik dalam iklim demokrasi.

"Oleh karenanya perlu untuk memperkuat hubungan antara parpol dan ormas sehingga kanal agregasi politik dapat terkumpul di parpol," kata dia. "Dengan cara ini organisasi anti demokrasi dapat kehilangan ruang gerak," lanjutnya.

Suara Radikal di Medsos

Selepas kelompok yang disebut radikal itu merasa terpukul dengan rekonsiliasi Jokowi – Prabowo, di media social pun muncul banyak sekali sentiment negative. Khususnya postingan tersebut untuk Prabowo yang kemungkinan dianggap sudah meningalkan kelompok radikal. Unggahan-unggahan bersifat provokatif dari akun-akun radikal disebut banyak beredar di media social, sejak  Sabtu (13/7).

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo  unggahan provokatif itu ditemukan di Twitter, Youtube, dan Facebook. Bentuknya, gambar dengan keterangan yang tidak setuju dengan pertemuan itu dengan kata-kata provokatif.

"Di media sosial masih banyak narasi-narasi yang tengah disebarkan akun-akun tertentu dan kini sedang kami mapping. Akun-akun tersebut, kita sudah dilihat beberapa kali dimiliki orang-orang radikal, ekstrim," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019). "Ini harus kita cek bersama, karena tidak menutupi kemungkinan mereka ini disusupi juga oleh paham-paham ISIS atau radikal lainnya."  

Dedi mengatakan pihaknya masih memantau unggahan yang ada di media sosial terkait pertemuan Jokowi-Prabowo. Pantauan itu juga untuk memilah apakah unggahan provokatif itu memenuhi pelanggaran UU ITE. Namun Dedi belum dapat merinci berapa banyak akun yang mengunggah kata-kata provokatif tersebut.

Menurut dia, maraknya unggahan provokatif itu berbanding terbalik dengan kondisi riil pasca-pertemuan tersebut. Dedi mengklaim keadaan dari Aceh hingga Papua terpantau aman.  "Situasi keamanan dari Aceh hingga Papua saat ini, boleh dikatakan aman. Catatan itu, saya sampaikan ada dua sisi ya. Satu sisi di dunia nyata, sedikit tidak terlalu banyak (kasus)," tuturnya.