BREAKINGNEWS.CO.ID - Kelompok pemerhati lingkungan hidup, Greenpeace harus terpaksa menutup dua kantor regional serta mengurangi jumlah stafnya di India. Hal tersebut dilakukan karena rekening bank mereka diblokir.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (2/2/2019), rekening bank milik Greenpeace itu diblokir dengan tuduhan menerima sumbangan tidak resmi. Itu terjadi akibat pengetatan pengawasan terhadap kelompok-kelompok nirlaba yang dilakukan pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, Narendra Modi. Dikatakannya, pengetatan oleh pemerintahan Modi itu karena kelompok-kelompok nirlaba tersebut sering bertindak bertentangan dengan kepentingan India. Tidak hanya itu, Modi pun sudah mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai oleh asing.

Greenpeace yang aktif mengampanyekan penolakan pembangkit listrik tenaga batubara di India itu dilarang menerima sumbangan asing sejak 2015. Lembaga penyelidik kejahatan finansial India kemudian membekukan rekening bank utama kelompok tersebut pada 5 Oktober 2018 lalu. Atas pembekuan itu, lewat sebuah pernyataan yang dipublikasi pada Sabtu (2/2), Greenpeace mengatakan dua kantor regional yang berada di New Delhi dan Patna terpaksa ditutup. Atas dasar penutupan tersebut, staf Greenpeace di New Delhi dan Patna itu pun beralih jadi sukarelawan kelompok tersebut saja.

"Pemerintah boleh saja membekukan rekening-rekening kami dan menutup kantor-kantor akan tetapi Greenpeace adalah gagasan yang tak dapat dimusnahkan," demikian pernyataan Greenpeace. Untuk diketahui, di India semenjak Modi memegang kendali pemerintahan pada 2014 silam, setidaknya sudah hampir 15 ribu lembaha swadaya masyarakat atau organisasi nonpemerintah dibatalkan pendaftarannya dengan menggunakan dasar Undang-undang Regulasi Sumbangan Asing. Atas tindakan tersebut, para kritikus menuding pemerintah telah menggunakan undang-undang tersebut sebagai alat membungkam kelompok-kelompok nirlaba yang menyuarakan keprihatinan mengenai ongkos sosial dari pembangunan ekonomi cepat India atau mempertanyakan catatan hak asasi manusia di India.