BREAKINGNEWS.CO.ID - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak pemerintah pusat dan daerah mengambil pelajaran dari reaksi warga Cianjur yang mensyukuri Bupatinya, Irvan Rivano Muchtar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Bamsoet, begitu ia kerap disapa, aksi itu merupakan wujud dari kerinduan masyarakat akan bebasnya pemerintah dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Bamsoet, birokrasi selama ini, gagal jika masih belum mampu menangkal korupsi. "Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi. "Reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Minggu (16/12/2018).

Menurut Bamsoet,reaksi warga Cianjur menjelaskan bahwa spontan merayakan hasil sergapan KPK, sekaligus menyuarakan rasa syukur dan berterima kasih kepada KPK yang bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerahnya.

"Sangat mudah memaknai apa yang tersirat dari respons warga Cianjur itu. Di balik rasa syukur dan senang itu, tersimpan kemarahan dan kekecewaan warga Cianjur pada oknum birokrat daerah yang tamak. Selama ini mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat itu. Dan, ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajarlah kalau mereka bersyukur," ucapnya.

Semua elemen masyarakat di berbagai daerah, kata Bamsoet, mempunyai harapan yang sama dengan warga Cianjur. Seluruh masyarakat berharap birokrasi pemerintah daerah bersih dari perilaku koruptif. Sebelum kasus bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Namun, fakta-fakta historis itu dinilai tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi. Bupati Cianjur itu merupakan kepala daerah ke-21 yang disergap melalui OTT dan menjadi kepala daerah ke-38 yang dijaring OTT.

"Karena efek jera tak juga kunjung tumbuh, diyakini pula bahwa penangkapan maupun OTT tak akan menyelesaikan masalah. Sebab, oknum birokrat yang nakal akan selalu mencari modus baru untuk bisa merampok uang negara. Maka, strategi pencegahan korupsi menjadi sangat penting," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat (14/12/2018) siang pekan lalu, warga Cianjur memadati area alun-alun kabupaten itu untuk merayakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyergap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Irvan disergap tim KPK pada Rabu (12/12) di halaman Masjid Agung Cianjur.