BREAKINGNEWS.CO.ID - Ratusan warga Kelurahan Manukan Kulon, Kota Surabaya melakukan pelaksanaan coblos ulang atau pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Jatim 2018 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 49 Minggu, (1/7/2018). "Pelaksanaan PSU sampai saat ini masih kondusif dan petugas kami tampak sangat siap menyelenggarakan PSU," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Purnomo Satriyo Pringgodigdo saat meninjau pelaksanan PSU di TPS 49.

Menurutnya, pelaksanaan PSU kali ini adalah bagian dari tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya berkaitan dengan adanya pelanggaran berupa pasangan suami istri (pasutri) berusia lanjut yang melakukan coblos ganda di TPS yang berbeda yakni di TPS 49 Manukan Kulon serta TPS 09 Manukan Wetan.

Pasutri bernama Kudori (suami) dan Sulichah (istri) tersebut mengontrak rumah di Manukan Kulon dan mencoblos di TPS 49 yang terdekat, dengan menggunakan formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik tuan rumah.

Kejadian itu baru diketahui ketika tuan rumah yang merasa tidak mendapatkan C6 mendatangi TPS 49 untuk mencoblos dengan menggunakan KTP elektronik.

Sementara itu, salah satu saksi dari Cagub serta Cawagub Jatim Khofifah dan Emil, Junaedi menyebutkan pelaksanaan PSU yang digelar di TPS 49 hingga sekarang ini berjalan lancar. "Coblos ulang sudah mulai pukul 07.00 WIB. Sampai saat ini belum ada kendala. Warga juga mulai berdatangan menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia sebelumnya menyebutkan telah menjadi risiko bila partisipasi menurun saat digelar coblos ulang. "Pengalaman melaksanakan PSU, partisipasi masyarakat selalu menurun," katanya.

Meskipun demikian, lanjut dia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tandes serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 49 yang baru dibentuk bakal melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat setempat.

Ketua Panwaslu Surabaya Hadi Margo sebelumnya menyebut pihaknya tetap memproses sesuai UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, tidak hanya itu, di TPS terdapat dua saksi dari dua pasangan calon yang mengetahui kejadian tersebut. "Faktor yang dihitung situasional, ketika fakta berbicara, maka sesuai peraturan ya harus diulang," katanya.

Dia melanjutkan, Panwaslu berharap persoalan itu tidak dilanjutkan masuk ke rana pidana menyusul kondisi dari pasutri tersebut selain sudah berusia lanjut, juga tidak bisa baca tulis serta kadang-kadang mulai hilang ingatan atau pikun