BREAKINGNEWS.CO.ID  – Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto,  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat tertinggi itu diberikan atas Laporan Keuangan tahun 2019. Predikat WTP tersebut adalah yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras dan mendukung terwujudnya opini WTP yang kita peroleh ini. Semoga kita dan BPK terus bersinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang baik untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip, Jumat (24/7/2020).

Bagi Airlangga Hartarto, Opini WTP dari BPK ini diharapkan juga menunjang perbaikan kinerja di kementeriannya. Ia juga berharap seluruh staff dan karyawan Kemenko Perekonomian terus membangun sistem pengendalian internal yang memadai guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan kepercayaan stakeholders.

“Kami berharap kepada jajaran Pimpinan di Kemenko Perekonomian agar tidak hanya berlomba mengejar opini WTP, tetapi juga harus bekerja keras dalam melaksanakan praktik tata kelola pemerintah yang baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban,” ungkap Airlangga Hartarto.

Sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, BPK dalam melaksanakan tugasnya memiliki standar ketat dalam pemeriksaan keuangan negara terkait dengan opini atas laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menggunakan empat kriteria, yakni laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terhadap hasil pemeriksaan, Airlangga berjanji akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Semua laporan akan dilengkapi dengan timeline penyelesaian yang jelas dan menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.

“Dalam menyelenggarakan APBN, Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) agar seluruh kebijakan berdampak positif dan optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Pelaksanaan APBN 2019 dan tantangan yang muncul pada tahun 2020, seperti Pandemi Covid-19, menurut Menko Airlangga perlu penanganan yang berbeda. Kebijakan penggunaan belanja pada tahun 2019 kini diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif.

Penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat vital. Selain itu juga  mendorong perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing, serta stabilitas harga pangan.

Airlangga berpendapat Pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional. Tekanan tersebut antara lain disebabkan faktor pelemahan harga minyak, tekanan nilai tukar rupiah, dan penurunan pada sektor pariwisata.

“Marilah kita bangun optimisme di tengah dinamika perekonomian melalui peningkatan sinergi oleh semua pihak dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian,” pungkas Airlangga.