BREAKINGNEWS.CO.ID - Upaya Idris Marham untuk mencari Keadilan atau mengurangi hukuman yang diterima kandas. Upaya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dilakukan mantan Sekjen Partai Golkar itu tak sesuai harapan. Justru sebaliknya hukuman pria asal Sulawesi Selatan itu justru diperberat oleh hakim pengadilan tinggi pada putusan yang dibacakan Selasa (9/7/2019).

Selain memperberat hukuman Idrus Marham, denda yang harus ia bayarkan juga ditambah. Sebelumnya pada tingkat pengadilan pertama, majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Saat itu Idrus diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Kini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Idrus Marham menjadi 5 tahun penjara di tingkat banding. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Padahal tuntutan jaksa sebelum vonis adalah 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. Putusan di tingkat banding ini tentu lebih berat dari tuntutan jaksa di tingkat pertama.

"Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2019 yang dimintakan banding tersebut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun," bunyi amar putusan banding dilansir dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Putusan itu dibacakan pada Selasa (9/7/2019). Adapun majelis hakim terdiri dari I Nyoman Sutama selaku ketua majelis dan anggota majelis yang terdiri dari Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak. Penasihat hukum Idrus Marham, Samsul Huda membenarkan informasi putusan banding tersebut.  "Iya benar," kata Samsul, Kamis (18/7/2019).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan mengatakan, hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada mantan Menteri Sosial  itu sudah sesuai tuntutan jaksa. "Pidana yang dijatuhkan sudah sesuai tuntutan kami, tapi kami belum cek pasalnya. Semoga sama dengan tuntutan kami," kata Lie..

Dalam persidangan di tingkat pertama Idrus dinyatakan terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Dalam kasus ini, Idrus terbukti menerima suap bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.

Eni merupakan anggota Fraksi Partai Golkar. Hakim saat itu menjelaskan, secara fisik, Idrus tak menikmati uang tersebut. Akan tetapi, Idrus mengetahui dan menghendaki adanya penerimaan uang Rp 2,250 miliar yang diterima Eni. Idrus secara aktif juga membujuk agar Kotjo memberikan uang kepada Eni.

Selain untuk membiayai keperluan partai, uang tersebut juga untuk membiayai keperluan suami Eni yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Temanggung. Pemberian uang tersebut agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.