BREAKINGNEWS.CO.ID- Organisasi Masyarakat Harimau Jokowi (Harjo) mendatangi Markas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019). Ketua Umum Harjo, Saeful Huda mengatakan, pihaknya ke Puspom untuk meminta Danpuspom beraudiensi.
 
Kata Saeful, tujuan audiensi tersebut guna mendengar penjelasan rekam jejak tindakan kriminal yang diduga dilakukan oleh Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto selama menjadi anggota TNI dari tahun 1974 sampai tahun 1998.
 
"Mempertanyakan soal kejahatan Prabowo di masa dia menjadi Danjen Kopasus. Prabowo sebagai calon Presiden memang sudah memenuhi syarat yaitu surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Memang dinyatakan Prabowo tidak tersangkut perkara Pidana. Tetapi kalau dingat itu hanya Prabowo pada periode ketika dia sudah tidak menjadi militer aktif," ujar Saeful kepada wartawan di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3). 
 
Akan tetapi Saeful melihat rekam jejak Prabowo saat menjadi militer aktif yang diduga menjadi dalang utama penculikan mahasiswa tahun 1998. Catatan rekem jejak tersebut kata Saeful ada di Puspom TNI. 
 
"Sedangkan Prabowo sejak masih menjadi militer aktif yang tangannya berlumuran darah dengan melakukan penculikan dan sebagainya. Itu catatan ada di Puspom TNI yang berhak untuk mengeluarkan itu," katanya. 
 
"Karena itu kita datangi Puspom TNI untuk minta klarifikasi atau penjelasan atau klarifikasi dari Puspom TNI tentang perbuatan Prabowo masa lalu itu, mengapa Prabowo pecat dari TNI," tambahnya. 
 
Apalagi kasus pelanggaran HAM tersebut kata Saeful saat ini tengan diviralkan oleh Agum Gumelar. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo itu membeberkan kesalahan Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.
 
Agum waktu itu menjadi salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang ikut menyidangkan Prabowo Subianto. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus sebelum Prabowo ini mengaku bicara dari hati ke hati dengan anggota Tim Mawar- tim yang diduga melakukan penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998, yang merupakan bekas anak buahnya.
 
"Seperti apa proses hukumnya yang sudah dilakukan dan sekarang lagi viral oleh beberapa anggota DKP seperti Agum Gumelar menyatakan memang Prabowo itu telah melakukan penculikan karena itu ia dikeluarkan dari TNI," tegasnya. 
 
Atas Fakta ini kata Saefula, pihaknya meminta kejelasan atas sejarah terpendam tersebut. Kalau Prabowo kata Saeful terbukti dipecat maka Capres nomor urut dua itu segera diproses hukum. 
 
"Kita Harimau Jokowi pengen meminta kejelasan itu. Sejarah yang terpendam itu. Yang misterius itu pengen membuka kembali seterang-terangnya seperti apa sehingga masyarakat ini tidak salah memilih pemimpinnya di dalam Pilpres ini nanti. Dan menurut mantan Perwira, Prabowo terbuki dipecat maka Harimau Jokowi meminta kepada Puspom TNI untuk segera menangkap Prabowo dan memproses hukumnya secara pidana," tegasnya.  
 
Praperadilan
 
Sementara Wakil Ketua Umum Harjo, Petrus Selestinus meminta kepada Puspom selaku lembaga penyidik yang punya kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana maka harus berbicara menjelaskan bahwa Prabowo pernah diperiksa. 
 
"Dan kasusnya apakah dihentikan karena tidak cukup bukti atau kepentingan lain dihentikan atau harus dihentikan sementara, itu yang harus kita dengar dari mereka," tegasnya. 
 
Kalau Puspom TNI kata Petrus tidak memberikan penjelasan apakah Prabowo pernah diperiksa maka pihaknya akan mengajukan praperadilan. 
 
"Kalau dalam satu minggu ini Puspom TNI tidak memberikan penjelasan maka akan kita ajukan praperadilan. Dalam praperadilan itu Puspom TNI akan menjelaskan dalam persidangan itu apakah mereka menghentikan secara permanen sejak 98 atau dibekukan sementara karena situasi politk atau karena sebab lain. Nah di situ akan kita minta Agum Gumelar sebagai saksi, Wiranto sebagai saksi, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai saksi , Kiflan Zein sebagai saksi," tukasnya.