BREAKINGNEWS.CO.ID -  PT KCN (Karya Citra Nusantara) selaku  perusahaan patungan antara PT Karya Teknik Utama atau KTU dengan PT KBN  (Kawasan Berikat Nusntara) tidak merasa punya ambisi untuk merebut atau menguasai asset negara yang terletak di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.  Pasalnya kerjasama yang sudah dijalani selama ini berupa pemberian konsesi dari pemerintah yang berlangsung untuk masa 70 tahun untuk pembangunan Pier I, II dan III yang letaknya ada di sepanjang bibir pantai sejauh 17.00 M mulai dari Cakung hingga Sungai Kali Blencong.

“Bagaimana bisa disebut menguasai asset atau tanah negara, padahal yang kami punya adalah konsesi kawasan yang dimiliki oleh negara dalam hal ini   PT KBN,”kata kuasa hukum PT KCN Juniver Girsang kepada media di Hotel Borobudur, Rabu (21/8/2019)

”Makanya jadi aneh kok ada urusan AMDAL segala, padahal yang kami bangun adalah dermaga yang letaknya diatas perairan,”.

Pernyatan tersebut menjadi tanggapan atas pernyataan kuasa hukum PT KBN Hamdan Zoelva yang sehari sebelumnya menyebut PT  KTU melalui  PT KCN selaku mitra kerja mereka telah melakukan sejumlah kecurangan. Kecurangan yang berujung pada penguasaan lahan negara oleh pihak swasta.

Penegasan Juniver itu diperkuat oleh pernyataan Dirut PT KCN Widodo Setiadi yang mengatakan, selaku perusahaan patungan, pihaknya tetap konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama PT KBN.  Keseriusan itu ditegaskan oleh Widodo dengan penegasan bahwa mereka sudah menyiapkan dana tidak kurang dari Rp7 triliun untuk kelanjutan pembangunan  pelabuhan Marunda Pier satu hingga tiga.  “Kami telah melaksanakan sebagian besar dari perjanjian awal yang ditandatangani oleh PT KTU dan PT KBN sebagai pemegang saham,”ujar Widodo.

Sementara terkait perubahan komposisi pemegang saham, Widodo menjelaskan.  KCN sebagai perusahaan yang dimiliki oleh KTU dengan kepemilikan saham sebesar 85 persen dan sisanya sebesar 15 persen oleh KBN telah didirikan sesuai dengan perjanjian awal yang sudah ditandatangani pada 2005.

Kemudian, ada permintaan dari KBN untuk memiliki saham di KCN menjadi 50 persen, sehingga kepemilikan KTU terdilusi menjadi 50 persen. “Keinginan PT KBN untuk menguasai 50 persen saham PT KCN tak mendapat restu dari Menteri BUMN Rini Soemarno, sehingga  kepemilikan saham kembali ke posisi semula yaitu 85 dan 15 persen,”tambahnya.

Pada sisi lain WIdodo juga mengungkapkan jika, pembangunan seluruh dermaga tak sepersen pun menggunakan uang negara (APBN atau APBD). Sementara KBN tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengurus seluruh perizinan hingga 2010.

Sehari sebelumnya,  Kuasa Hukum PT KBN Hamdan Zoelva menyatakan, pihaknya perlu mengangkat masalah ini karena merasa ada pihak swasta yang berniat menguasai asset negara untuk dimiliki secaara tidak sah.

Hamdan menyatakan, penting bagi PT KBN mengklarifikasi informasi yang salah yang sengaja dibuat untuk menyudutkan PT KBN.

Hamdan menyebut, sejak awal kerjasama tersebut sudah bermasalah, karena pihak PT KTU atau perusahaan milik  Wardono Asnim sudah menetapkan bahwa PT KBN tak boleh punya saham lebih dari 20 persen di PT KCN.

Selain itu PT KBN juga melihat bahwa PT KCN sama sekali tidak mengerjakan proyek tersebut dan semuanya ditangani oleh PT KCU.  Pada bagian lain PT KTU juga tidak pernah menyetorkan modal pada PT KCN.

“Ada tuduhan menyebutkan PT KBN menggangu investasi swasta, Wardono Asnim berteriak meminta bantuan agar melindungi usahanya, padahal hal itu hanyalah kedok untuk mengambil aset negara secara tidak sah,” kata Hamdan

PT KBN, kata Hamdan, tetap membuka kerjasama dengan pihak swasta untuk berinvestasi. “PT KBN akan tetap mendorong swasta yang beritikad baik,” katanya