BREAKINGNEWS.CO.ID- Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dara A. Kesuma Nasution mengatakan, pihaknya tidak membutuhkan banyak kursi di Parlemen pada Pemilu 2019 mendatang. Kata Dara, pihaknya hanya memperjuangkan tercapainya Parlement Treshold (PT) 4,0 persen. 
 
Hal tersebut diutarakan Dara menanggapi pertanyaan wartawan terkait sikap PSI yang menolak perkawinan poligami yang sebelumnya pernah dilontarkan Ketua Umum (Ketum) PSI, Grace Natalie. 
 
"PSI merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diperjuangkan mencapai (PT) 4 persen. Kita enggak butuh menang semua. Kita engga butuh kayak pertarungan menang semua. Kita hanya ingin menang 4 persen," ujar Dara dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Karet, Jakarta Selatan, Sabtu (15/12/2018).  
 
Dara optimis tak sedikit masyarakat Indonesia yang berpikir progresif dalam menilai konstitusi yang kaku. Bahkan Dara yakin masih ada pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan Partainya. "Kita optimis bahwa di negara ini masih ada orang-orang yang progresif, orang-orang yang juga sama satu visi-misi dengan kami. Pada akhirnya (kami) mencapai (PT) 4 persen," jelasnya. 
 
Meskipun ada kader Partai yang hengkang kata Dara, pihaknya menilai orang-orang tersebut bagian dari verifikasi secara Ideologi. "Kalau pun pada akhirnya ada kader-kader kami yang hengkang gara-gara isu poligami, kami di Partai menganggap itu bagian dari verifikasi ideologis saja. Itu menunjukan bahwa tidak seideologis dengan kami. Kami enggak bisa menahan juga, itu kebebasan mereka," tukasnya.
 
Sebelumnya, Grace Natalie saat menggelar acara internal yakni Festival 11 PSI bertajuk 'Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia' di kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 11 Desember 2018 melontarkan wacana soal larangan poligami.
 
"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara," kata Grace dalam keterangan resminya.
 
Grace menegaskan pihaknya siap memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami. Ia menjelaskan, alasan di balik isu itu ingin diperjuangkan bila kader mereka mendapat kursi wakil rakyat di Senayan.
 
Selama ini, kata dia, perempuan merasa tidak mendapat ketidakadilan atas praktik poligami. Hal itu juga merujuk penelitian dari Lembaga Bantuan Hukum APIK, organisasi non profit yang membidangi masalah perempuan. "Riset itu menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," kata Grace.
 
Sebagai pimpinan partai bergender perempuan muda, ia merasa, wacana ini mesti menjadi perjuangan bersama-sama. Mantan wartawan ini pun melarang kadernya termasuk calon legislatif berpoligami.
 
Ia mengklaim, partainya memberi ruang kepada perempuan seperti data yang dipaparkan bahwa 50 persen lebih ketua dewan pimpinan pusat diisi kaum perempuan. "Rela tidak ibu kita diduakan? Rela tidak kakak atau adik kita dimadu? Rela tidak anak kita menjadi istri kedua atau ketiga?" ujar Grace.
 
"Tidak, kita pasti tidak rela. PSI percaya, perjuangan keadilan, penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," tuturnya.