BREAKINGNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kesulitan pengisian data pada Laporan Harta Kekayaan Pengelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018 berbasis elektronik yang selama ini menjadi salah satu alasan lambatnya para pejabat negara untuk menunaikan kewajiban mereka. Untuk itu, KPK merencanakan kunjungan kebeberapa instansi guna memberikan bimbingan secara teknis soal LHKPN.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, jika sejauh ini pihaknya baru menerima tingkat kepatuhan secara nasional sekitar 17, 8 persen. Persentasi tersebut dapat dikatan masih sangat jauh dari harapan KPK, mengingat batas akhir pelaporan LHKPN tersebut akan berakhir pada 31 Maret 2019.

Berbagai pengeluhan yang diberikan terkait sulitnya menggunakan format LHKN berbasis elektronik menjadi alasan kebanyakan pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaanya itu. Untuk itu KPK mengaku akan kembali bersedia membatu memberikan arahan secara tekniks terkiat hal tersebut. Meski hal tersebut diakuinya sudah pernah dilakukan KPK dibeberapa isntansi.

“Kami sudah melakukan kunjungan dan sudah memberikan bimbingan dan pemahaman kepada penyelenggara negara soal LHKPN, karena KPK juga membantu mereka jika ada temui kesulitan. Saat ini kami juga sedang mempertimbangkan untuk kembali mendatangi sejumlah lembaga negara untuk membatu proses pelaporan LHKPN dan salah satunya DPRD dan DPR,” kata Febri di Gedung KPK, Senin (25/2/2019).

Sejauh ini diketahui lembaga dengan tingkat kepatuhan paling rendah. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dari jumlah anggota 524, baru 40 legislator yang membuat LHKPN. Persentase tingkat kepatuhan hanya 7,63 persen.

Lembaga kedua yang juga malas melaporkan kekayaannya masih lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persentase 10,21 persen. Dari 16.310 wajib lapor, baru 1.665 orang yang melapor. Pada 2018, tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam pelaporan harta kekayaan adalah nol persen.

Di urutan ketiga ada lembaga yudikatif dengan persentase kepatuhan 13,12 persen. Disusul lembaga eksekutif 18,54 persen, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 19,34 persen serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebesar 50 persen. Serta pejabat lembaga negara yang sejauh ini paling rajin melapor kekayaan adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan 60,29 persen.