BREAKINGNEWS.CO.ID - Presiden RI, Joko Widodo meminta kepada Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kuala Lumpur. Permohonan tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi kepada Mahathir saat keduanya melakukan pertemuan di Istana Bogor pada Jumat (29/6/2018).

"Kami (pemerintah Indonesia) tadi menitipkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia," ujar Jokowi di Ruang Teratai, Istana Bogor, Jumat (29/6). Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) TKI antara pemerintah Indonesia serta Malaysia sudah kedaluarsa sejak Mei 2016 lalu dan hingga saat ini belum ada pembicaraan untuk memperbarui MoU tersebut.

 

Dalam pernyataan resmi yang juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi juga menyoroti keberadaan sekolah dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia terutama anak TKI di Malaysia. Permintaan itu disambut baik oleh Mahathir. Ia menuturkan sekolah untuk anak-anak Indonesia disiapkan di Semenanjung (wilayah Malaysia di Semenanjung Malaya) karena menyadari TKI legal ke Malaysia biasanya membawa anak serta keluarganya. Adapun di Sabah serta Sarawak (wilayah Malaysia di pulau Kalimantan) belum ada sekolah bagi anak-anak TKI.

"Anak-anak mereka perlu mendapat pendidikan dan sekolah. Di Semenanjung sudah beberapa meski tidak mencukupi. Di Sabah dan Sarawak belum ada sekolah yang bisa dimasuki anak Indonesia. Ini akan kami perbaiki," kata Mahathir.

MoU Indonesia Malaysia

Secara terpisah, Menlu Retno Marsudi menyampaikan Presiden Jokowi mengusulkan nota kesepahaman Indonesia serta Malaysia mengenai masalah penempatan dan perlindungan TKI termasuk juga hak pendidikan anak TKI. "Tentunya nanti kami tindak lanjuti dengan detail. Memang sudah banyak sekali penambahan kami lakukan untuk Community Learning Center (CLC) lebih kepada untuk TKI. Jadi intinya itu," kata Retno. Kendati demikian, Retno membantah nota kesepahaman ini merupakan perpanjangan yang lalu. Menurutnya, kesepahaman yang lalu telah berakhir dua tahun lalu.

"Kami dorong supaya cepat karena kalau vakum dari segi aturan akan menyulitkan keduanya mengatur. Kami dorong supaya negosiasi penempatan dan perlindungan segera diselesaikan," tuturnya. Jumlah TKI di Malaysia mencapai sedikitnya 2,5 juta orang.