BREAKINGNEWS.CO.ID -  Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi inflasi sebesar 0,07 persen (bulan ke bulan/mtm) dalam pergerakan harga konsumen sepanjang Februari 2019.

Proyeksi tersebut,  berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan pada pekan pertama Februari 2019.

Jika perkiraan BI itu benar, maka inflasi secara tahun ke tahun untuk Februari 2019 adalah sebesar 2,72 persen (yoy), atau berada di rentang bawah sasaran inflasi tahunan yakni 2,5-4,5 persen (yoy) atau 3,5 persen plus minus satu persen.

"Mengenai inflasi berdasarkan survei pemantauan harga minggu pertama bulan Februari, kami perkirakan pada bulan Februari ini inflasinya adalah 0,07 persen dan year on year sebesar 2,72 persen," kata Gubenur BI Perry Warjiyo saat ditemui usai shalat  Jumat (8/2/2019) oleh wartawan di Kompleks BI.

Perry meyakini hingga akhir Februari 2019, inflasi akan jauh lebih rendah dibanding Januari 2019 karena harga barang yang terkendali. Pada Januari 2019, terjadi inflasi sebesar 0,32 persen (mtm).

"Ini sekaligus mengonfirmasi perkiraan kami bahwa inflasi akhir tahun ini akan lebih rendah dari titik tengah sasaran inflasi 3,5 persen," kata Perry.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga pada Januari 2019 terjadi inflasi 0,32 persen (mtm) atau 2,82 persen (yoy). Beberapa komoditas yang dominan memberi sumbangan inflasi, seperti ikan segar sebanyak 0,06 persen, beras sebesar 0,04 persen, tomat 0,03 persen, dan bawang merah 0,02 persen.

Sebelumnya  bersama pemerintah, BI menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga pergerakkan inflasi pada 2019 agar sesuai target di rentang 2,5-4,5 persen (tahun ke tahun/yoy).

Tiga Langkah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Jakarta, mengatakan langkah startegis pertama, pemerintah dan Bank Sentral akan menjaga inflasi kelompok pangan dengan harga bergejolak (volatile foods) di rentang 4-5 persen.

Untuk mengendalikan inflasi volatile foods di kisaran 4-5 persen itu, pemerintah dan BI merumuskan empat kebijakan utama (4K) yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Jika merujuk pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ini ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat," kata Darmin.

Langkah strategis yang kedua, ujar Darmin, adalah memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan memastikan  pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi.

Pemerintah dan Bank Sentral, sebagai langkah strategis ketiga juga akan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi pada Juli 2019. Hasil Rakornas Rakornas selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Darmin meyakini ketiga langkah tersebut akan memperkuat pengendalian inflasi. Pada 2018 inflasi sebesar 3,13 persen (yoy) dan berada dalam target yang disasar BI dan pemerintah.

"Pencapaian di 2018 tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan struktural, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi," kata Darmin.

Ke depan, pemerintah dan BI menargetkan untuk mampu menurunkan laju inflasi di rentang 2-4 persen pada 2020 dan 2021 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.