BREAKINGNEWS.CO.ID – Terkait dengan rencana Israel untuk membangun ribuan rumah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pemerintah Prancis mengecam rencana tersebut. Paris menilai hal tersebut akan semakin mengancam eksistensi Palestina.

"Keputusan ini (pembangunan ribuan rumah), serta pembongkaran (rumah penduduk Palestina) dan evakuasi yang mempengaruhi penduduk Palestina di Area C, dan khususnya Area E1, adalah bagian dari strategi yang sama yang secara langsung mengancam kelangsungan hidup negara Palestina di masa depan," kata Konsulat Jenderal Prancis di Yerusalem dalam sebuah pernyataan pada Senin (27/8/2018).

Prancis menyerukan Israel agar mempertimbangkan kembali rencananya membangun permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Hal tersebut penting dilakukan untuk mempertahankan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Pekan lalu Israel mengumumkan rencana untuk membangun 2.100 rumah di Tepi Barat. Hal tersebut segera menuai penentangan dari Palestina. Sebab rumah-rumah itu dibangun di wilayah Palestina yang dianeksasi dan diduduki Israel.

Saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196 permukiman di Tepi Barat. Semua permukiman itu dibangun atas persetujuan Pemerintah Israel. Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Oleh sebab itu, segala aktivitas permukiman Yahudi di kedua wilayah itu ilegal. Walaupun kerap menuai kecaman dari dunia internasional, Israel konsisten melanjutkan pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pembangunan permukiman yang tidak terkendali dipandang sebagai hambatan utama untuk melanjutkan perundingan perdamaian Palestina-Israel yang mandek pada 2014.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Israel telah memberikan persetujuan bagi pembangunan lebih dari 380 rumah baru bagi para pemukim Yahudi di Tepi Barat. Pemukiman-pemukiman tersebut akan didirikan di wilayah pendudukan yang oleh rakyat Palestina diharapkan, suatu saat nanti, akan menjadi bagian dari negara berdaulat mereka.

Sebuah partai kecil sayap kiri Israel, Meretz, menyatakan menyetujui kembali pembangunan sejenis ini sama seperti "menusuk mata dengan jari" terkait dengan proses perdamaian apapun. Mendirikan permukiman kembali di Tepi Barat dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran atas hukum internasional, tapi Israel selalu tidak setuju dan mempertanyakan pandangan tersebut. Muncul sejumlah peringatan bahwa melanjutkan perluasan permukiman sama saja dengan menghapus harapan yang tersisa bagi tercapainya jalan keluar dua negara terkait konflik Israel-Palestina.