BREAKINGNEWS.CO.ID - Terkait dengan utang Indonesia yang terus meningkat menjadi perhatian bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Utang tersebut dinilai meningkat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, kenaikan utang tersebut sebesar Rp9.000 triliun berdasarkan dari data 'Statistik Uang Sektor Publik, Kementerian Keuangan, 2018, Asumsi Kurs Rp 14.000 per US$ 1; Per Tutup Tahun 2017.'

Dari jumlah tersebut, ia menyoroti kenaikan utang milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, utang dari BUMN infrastruktur seperti Waskita Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan dan Adhi Karya terus bertambah. "Sekalian utang pemerintah, ada lembaga keuangan, utang BUMN, kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," kata Prabowo, Senin (25/6/2018).

Bahkan, untuk Waskita Karya ia menyebutkan jika kenaikan utang mencapai sebesar 669 persen. Sedangkan, untuk Wijaya Karya mengalami kenaikan sebesar 181 persen. "Waskita Karya naik 669 persen dalam tiga  tahun. Wijaya Karya sebesar 181 persen, " ujarnya. Dua BUMN lainnya yang mengalami kenaikan utang, lanjut Prabowo, adalah Adhi Karya dan Pembagunan Perumahan. "Adhi Karya 155 persen dan Pembangunan Perumahan 125 persen, " jelasnya.

Untuk itu, ia pun mempertanyakan terkait dengan solusi pemerintah untuk membayar utang-utang tersebut. Mantan Danjen Kopassus tersebut bahkan menyebut jika sikap seorang menteri yang tidak mempermasalahkan utang itu karena masih memiliki aset-aset lain. Padahal, aset-aset tersebut milik bangsa dan sudah menjadi jaminan utan-utang itu sendiri. "Bagaimana bisa kita pertanggungjawabkan? Dari mana kita bayar? Ada menteri mengatakan bahwa kita punya aset aman untuk utang. Lah konsep pinjam kan ada jaminan," ujarnya. "Kalau enggak dibayar, aset diambil. Apakah bahwa nanti kita enggak bisa bayar utang, lalu (mereka) ambil aset kita," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo menyebut utang negara mencapai total Rp 9.000 triliun. "Kalau kita jumlahkan ya hampir Rp 9.000 Triliun," katanya. Prabowo menjelaskan utang tersebut terbagi rincian utang untuk pemerintah sekitar Rp 4.060 triliun, utang BUMN nonlembaga keuangan senilai Rp 630 triliun, dan utang lembaga keuangan publik senilai Rp 3.850 triliun. "Utang-utang kita sudah sangat membahayakan. Selain utang pemerintah, ada utang lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah dan utang-utang BUMN. Kalau dijumlahkan sungguh sangat besar," jelasnya.