BREAKINGNEWS.CO.ID - Calon wakil presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pendukungnya agar tidak melanggar aturan kampanye damai saat proses pemilu 2019 berlangsung.  Aturan yang  harus dipatuhi sepenuhnya mengacu kepada tata tertib yang dikeluarkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

 "Kami tegaskan kepada jajaran kami tidak ada yang boleh berbuat salah, dan tidak boleh melanggar aturan. Anda bisa melihat saat deklarasi kampanye damai tadi pagi, kami tidak membawa lebih dari 100 orang," kata Prabowo di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu (23/8/2018).

Dia mengatakan saat deklarasi kampanye damai, para pendukungnya mematuhi aturan yang dikeluarkan KPU agar tidak membawa bendera partai. Karena itu menurut dia, saat ini yang terpenting adalah KPU memiliki tugas sangat berat karena harus menjaga kedaulatan rakyat agar tidak dirusak atau disakiti. "Kedaulatan rakyat dalam pemilu jangan sampai disakiti ataupun dirusak, sangat berbahaya bagi negara. Sama seperti permainan sepak bola, wasit dan hakim garis harus benar-benar tegas serta tidak berpihak sehingga permainan berjalan lancar," ujarnya.

Sebelumnya dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019, semua pasangan capres-cawapres dan pimpinan partai politik berkomitmen mewujudkan pemilu yang damai.

Mereka juga menandatangani pakta integritas yang menegaskan komitmen mereka mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Mereka juga berkomitmen melaksanakan pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas dan pemilu tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.

Pada bagian lain, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan ada lima poin yang dapat mewujudkan Pemilu 2019 berjalan damai, transparan, dan penuh sopan santun yang tinggi. "Pertama, mari kita bertekad tidak mengajak kekuatan asing mencampuri urusan pileg dan pilpres kita," kata Amien.

Kedua, hindari politik uang karena menghina rakyat dan bangsa. ”Karena   sebuah nasib bangsa lima tahun kedepan hanya ditentukan ratusan ribu rupiah," ujarnya.

Ketiga menurut dia, TNI dan Polri harus bersikap netral dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden karena kalau tidak netral maka akan sangat berbahaya.

Keempat, sistem Informasi dan Teknologi (IT) KPU harus benar-benar aman sehingga agar tidak terjadi gangguan "kesehatan" di Pemilu 2019.

Dan kelima, meminta KPK tak menjadi alat politilk. KPK harus tetap dengan tugas awal yakni menjadi alat penegak hukum, tidak boleh menjadi lembaga yang menghalangi keadilan.