BREAKINGNEWS.CO.ID – Prabowo Subianto mengatakan jika system ekonomi Indonesia yang dijalankan pemerintah saat ini semakin tambah parah. Calon Presiden no urut 02 ini menilai jika sistem ekonomi Indonesia saat ini sudah tidak liberal lagi. Ia pun menyakini kalau Indonesia tak akan bisa maju dan bersaing dengan negara lain jika kondisi ekonomi saat ini terus mengalami penurunan.

Prabowo menjelaskan kalau saat ini angka kesenjangan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini. Bahkan ia menyebutkan kalau sistem ekonomi saat ini sudah jauh lebih parah dari paham noelibarisme yang dianut oleh Amerika Serikat. Sehingga ia menyimpulkan kalau saat ini Indonesia sedang memperaktekan ekonomi kebodohan.

"Ini menurut saya bukan ekonomi neoliberal lagi. Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Lebih lanjut Prabowo mengatakan, sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional. "Dengan tidak adanya cadangan kekayaan di dalam negeri tidak mungkin indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera," kata dia.

Berdasarkan data bank dunia yang diperolehnya, Prabowo menyebut 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Ia juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.

"Ini ironi. Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," kata Prabowo. "Tapi kita lihat sekarang jutaan hektar tanah kita dikuasai oleh perusahaan swasta, mereka bawa uangnya ke luar negeri," ucapnya.