BREAKINGNEWS.CO.ID -  Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta pendukungnya tak melakukan tindakan anarkis serta tenang menunggu hasil penghitungan suara yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut disampaikan Prabowo Rabu (17/4/2019) menyikapi hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survey yang memenangkan pasangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kepada masa pendukung, Prabowo meminta meminta pendukungnya untuk terus mengawal penghitungan suara dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, dan seterusnya. Ia mengimbau para pendukungnya untuk tidak terpaku pada hasil hitung cepat lembaga survei.

“Jangan terpancing. Terus awasi TPS. Amankan C1 dan jaga di kecamatan. Saudara-saudara sekalian, saya mengimbau agar tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, tetap fokus mengawal kotak suara. Karena kotak suara itu kunci kemenangan kita,” kata Prabowo di hadapan media dan pendukung yang memadati  halaman depan rumah pribadinya, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Prabowo mengklaim banyak kecurangan yang dihadapi pihaknya dalam proses pemungutan suara Pemilu 2019. Bentuk kecurangan itu, sebut Prabowo, antara lain banyaknya TPS yang terlambat memulai proses pemungutan suara, hingga surat suara yang sudah tercoblos pasangan lawan.

“Setelah memantau proses penghitungan suara, terus terang saja saya prihatin banyak kegiatan yan merugikan pendukung 02. Banyak surat suara yang tidak sampai, hingga TPS yang buka pukul 11.00 siang. Banyak hal-hal lain seperti pemilih yang tidak dapat undangan. Dan juga belum lagi diketemukan surat suara yang sudah dicoblos 01,” kata Prabowo.

 Meski begitu, Prabowo mengungkapkan, perhitungan exit poll dan hitung cepat yang dilakukan timnya menunjukkan kemenangan bagi Prabowo-Sandi. Hasil exit poll menunjukkan, dirinya dan Sandi memperoleh 55,4 persen. Adapun untuk hasil hitung cepat mereka juga unggul dengan perolehan 52,2 persen.“Mohon semua relawan untuk mengawal kemenangan kita,” ujarnya.

Senada dengan Prabowo, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak juga menyerukan agar pendukung Prabowo-Sandi tetap mengawal proses perhitungan suara seketat mungkin dengan santai. “Tetap tenang, santai, senyum, bila perlu menari. Hadapi dengan senyuman,” katanya.

 

 

 

Pada kesempatan yang lain, Ketua Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjutak mengajak para pendukung dan simpatisan pasangan calon nomor urut 02 agar tetap tenang dan mengawal penghitungan surat suara.

 

"Mengajak para pendukung agar tetap tenang, tidak terprovokasi lembaga survei yang menyatakan kemenangan pasangan lain," ujar Dahnil.

 

Dahnil mengungkapkan berdasarkan penghitungan cepat Exit Poll, kubu Prabowo-Sandiaga meraih suara sekitar 55 persen.

 

 

Setelah dua jam

 

 

Hakim konstitusi menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga aturan yang diujikan tetap dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

 

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 25/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara.

 

Para Pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.

 

Menurut para pemohon Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dalam sejarah Indonesia, maka warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu.

 

Pemohon juga menilai pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu.

 

Peneliti dari lembaga survei Populi Center Dhimas Ramadhan mengatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait hitung cepat atau "quick count" hasil Pemilu 2019.

 

"Posisi kami menghormati, yang sudah menjadi keputusan MK, kami ikuti," kata Dhimas.

 

Populi akan menampilkan data sesuai dengan keputusan tersebut, yaitu dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat selesai.

 

"Berapa pun data yang masuk nanti kami tampilkan," katanya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan menyebutkan terdapat 40 lembaga survei yang terdaftar dan terverifikasi untuk menginformasikan penghitungan cepat.