BREAKINGNEWS.CO.ID - Ucapan Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto soal 'tampang Boyolali' dalam pidatonya, bermuara ke masalah hukum. Prabowo dilapokan ke Polda Metro Jaya. Penyidkk Polda Metro Jaya masih melakukan evaluasi terkait laporan terhadap calon Presiden Nomor Urut 02 itu.

"Berkaitan dengan laporan yang masuk ke SPKT Polda Metro Jaya yang melaporkan Pak Prabowo, tentunya ini akan jadi bahan evaluasi penyidik terlebih dahulu. Memang kita sudah menerima laporan itu," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/11/2018).

Argo menyebut sejauh ini baru ada satu laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya terkait hal tersebut. Hingga kini masih diselidiki apakah ada tindak pidana dalam laporan yang dibuat itu.

Dijelaskan, bila ditemukan ada tindak pidana di sana, maka laporan akan dilanjutkan. Tapi, bila tidak, maka laporan akan disetop. "Nanti kita cek apakah ini pidana atau bukan. Kalau bukan pidana akan kita hentikan penyelidikannya," ujar dia.

Polemik tentang ucapan 'tampang Boyolali' itu mencuat dan jadi viral di media sosial setelah seorang warga Boyolali bernama Dakun (47) melaporkan Prabowo Subianto ke Polda Metro Jaya pada Jumat, 2 November 2018.

Dakun membuat laporan menyusul pidato Prabowo di Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa 30 Oktober 2018. Dakun tersinggung dan terhina lantaran Prabowo berkata soal “tampang Boyolali”.

Dakun merasa ucapan Prabowo melecehkannya dan menilai perkataan Prabowo seolah menyatakan warga Boyolali miskin dan tidak pernah masuk mal dan hotel. Prabowo bergurau 'tampang Boyolali' mungkin tak pernah memasuki hotel mewah di Jakarta.

Dakun juga menyertakan beberapa barang bukti seperi video saat Prabowo berpidato dalam laporannya, dalam bentuk screenshot pemberitaan. Termasuk transkrip pidato Prabowo.

Pasal yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE dan atau pasal 4 huruf b angka 2 juncto pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau pasal 156 KUHP.