BREAKINGNEWS.CO.ID – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapan terdapat tidak kurang dari 143 transaksi mencurigakan yang terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan tahun 2018. Tindakan tersebut umumnya melibatkan  pasangan calon kepala daerah, partai politik dan penyelenggara pemilu. "PPATK telah mengidentifikasi adanya 143 transaksi keuangan mencurigakan selama Pemilu 2018 dengan nominal transaksi mencapai Rp47,2 miliar," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Jakarta Selasa (18/12/2018).

PPATK menjelaskan, pada hasil pantauan aparat mereka selama  periode 2017 hingga Kuartal III tahun 2018, terjadi transaksi keuangan secara tunai yang sangat signifikan terkait penyelenggaraan pemilu maupun kontestasi.

Kiagus menambahkan terdapat 1.092 laporan transaksi keuangan tunai yang melibatkan penyelenggara pemilu, paslon, keluarga paslon, serta partai politik dengan jumlah total Rp1,3 triliun.

Dia mengatakan PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah berupaya mengimplementasikan Nota Kesepahaman dengan Bawaslu secara konsisten dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas bebas dari praktik-praktik kejahatan, khususnya pencucian uang.

Menurutnya, komitmen PPATK dalam upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas telah dilakukan sejak penyelenggaraan pemilu tahun 2014 silam, dimana bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk Gugus Tugas untuk mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas.

Pada bagian lain,  Direktur Hukum PPATK, Fithriadi Muslim, menjelaskan jika ada pelaku yang terungkat terkena ancaman pidana empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z UU 8/2010 (UU TPPU). Namun hukum tersebut dinilai oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menghambat penerapan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Batasan empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang Undang TPPU jelas menghambat penerapan pemberantasan TPPU," ujarnya.

 Fithriadi mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili PPATK selaku pihak terkait dalam sidang uji materi UU 8/2010 (UU TPPU) di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun.

Sementara itu berdasarkan pengamatan hasil identifikasi PPATK, terdapat tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah empat tahun, namun sangat berpotensi dilakukan pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana.

Oleh sebab itu, Fithriadi menilai bila penjelasan a quo tetap dimaknai sebagai tindak pidana lain diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum.