BREAKINGNEWS.CO.ID - Lapor melapor masih menjadi pemandangan utama yang disaksikan publik jelang kontestasi politik terbesar di Indonesia yakni Pilpres yang akan dihelat pada 17 April Mendatang. Yang paling hangat saat ini yaitu pose satu jari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Pada Rabu (9/1), Ridwan dan Hanif dilaporkan oleh Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) ke Bawaslu karena mereka memperlihatkan "salam satu jari" saat menghadiri PKB Jabar Festival di GOR Pajajaran, Kota Bandung, pada awal November tahun lalu.

Ya, salam satu jari diibaratkan sebagai gestur yang menginformasikan dan mengajak untuk memilih pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Semara, salam dua jari dinilai merupakan kampanye terselubung untuk mendukung pasangan nomor utut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga uno.

Sejatinya, sebelum Ridwan Kamil dan Hanif dilaporkan, ada sejumlah kasus serupa yang menyeret pejabat lainnya. Diawali oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Keduanya dilaporkan ke Badan pengawas pemilu (Bawaslu) oleh seseorang bernama Dahlan Pidou dan Advokat Nusantara ke Bawaslu RI pada bulan Oktober 2018. Kasus itu terjadi pada penutupan IMF-World Bank Meeting di Bali pada 14 Oktober. Saat itu, Bos IMF Christine Lagarde, sempat berpose dua jari, lalu berganti menjadi satu jari. Kemudian Sri Mulyani yang juga berada di situ menjelaskan ke bos IMF soal pose nomor urut di Pilpres 2019 dengan mengatakan 'two for Prabowo and one for Jokowi'.


Anies Baswedan Salam Dua Jari

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga terseret dalam dugaan kampanye terselubung. Gestur itu Anies tunjukkan dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). Anies dilaporkan oleh Presidium Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) Abdul Fakhridz Al Donggowi, yang juga mengatakan Anies datang ke acara itu pada jam kerja.

Anies telah diperiksa di kantor Bawaslu RI, Senin (7/1) lalu. Ia dicecar 27 pertanyaan terkait kehadirannya dalam pemeriksaan tersebut. Anies kemudian menampik bahwa gestur dua jari yang ia tampilkan merupakan kampanye. Selama ini, katanya, dua jari selama itu identik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Sementara, gestur yang dia tunjukkan adalah jari telunjuk dan ibu jari.

Sembilan Pejabat Daerah Riau

Selanjutnya, ada sembilan kepala daerah yang terdiri dari bupati dan wali kota di Riau. Mereka dilaporkan Korlabi atas berkampanye dukung capres dan cawapres nomor 01. Adapun para pebajat tersebut yaitu Syamsuar, Bupati Siak; Muhammad Harris, Bupati Pelalawan; Amril Mukminin, Bupati Bengkalis; Muhammad Wardan, Bupati Indragiri Hilir; Mursini, Bupati Kwantan Singingi; Irwan Nasir, Bupati Kep Meranti; Suyatno, Bupati Rokan Hilir; Firdaus, Walikota Pekanbaru; serta Zulkifli AS, Walikota Dumai.

Pejabat Dilarang Pose Jari

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan berdasarkan UU Pemilu, pejabat negara atau pejabat administratif diharapkan netral dan tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan putusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Diakuinya, selain nama-nama yang disebutkan di atas, Bawaslu banyak menerima laporan serupa seperti halnya yang terjadi di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Barat.

"Itu nanti didiskusikan di dalam Sentra Gakkumdu antara kepolisian dengan jaksa dan Bawaslu setempatnya, apakah itu disengaja, apakah itu bagian kampanye, atau pun memang itu mengajak orang memilih salah satu peserta pemilu sendiri," kata Fritz.

"Kan sudah ada pembatasannya, kapan misalnya seorang pejabat bisa ikut kampanye, kapan dia tidak boleh ikut kampanye, ada suratnya izinnya atau tidak, apakah dia sedang melaksanakan tugas atau tidak. Klasifikasinya harus dilihat dari situ." ujarnya, menambahkan.

Fritz mengatakan Bawaslu sudah menyampaikan himbauan agar pejabat bersikap netral melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. "Karena kan seorang pejabat kepala daerah dipilih untuk berdiri atas semua pihak," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan sebetulnya tidak masalah jika pejabat menunjukkan dukungan politik mereka. Hanya saja, mereka hanya bisa melakukan itu saat masa cuti atau akhir pekan, sebagaimana diatur undang-undang pemilu.

"Kepala daerah itu hanya boleh melakukan aktivitas politik kampanye ketika sedang cuti... Kalau mereka sedang cuti, kampanye itu boleh memberikan gestur (dukungan)," katanya.